Rencana Perpanjangan PPKM Darurat, PDIP: Sudah Seyogyanya

RADARCIANJUR.com Pemerintah dikabarkan tengah membuka opsi untuk perpanjangan masa waktu Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 6 minggu. Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengaku setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut.

Hal itu lantaran masih tingginya angka penularan Covid-19 di dalam negeri.

“Berdasarkan indikator-indikator sudah seyogyanya diperpanjang. Salah satunya adalah saudara kita yang terpapar masih sangat tinggi. Kemudian mobilitas kita juga masih tinggi, rumah sakit masih banyak yang sudah penuh, kemudian juga justru malah zona merah semakin bertambah. Ini menjadi tidak ada alasan untuk tidak diperpanjang, memang harus diperpanjang PPKM skala darurat ini,” ujar Rahmad kepada wartawan, Kamis (15/7).

Rahmad berujar, pelaksanaan PPKM Darurat juga perlu dievaluasi. Sebab, meski mobilitas masyarakat berkurang . Namun masih ada saja masyarakat yang tetap ngotot beraktivitas.

“Jadi salah satu perhatian bersama agar dari evaluasi ini dan paparan Covid-19 masih tinggi dan diperkeruh suasana atau varian Delta ini masih sangat luar biasa sehingga dari dasar itu kita bersama-sama lebih mengencangkan protokol kesehatan lebih taat terhadap PPKM Darurat,” katanya.

Saat adanya perpanjangan PPKM Darurat tersebut Rahmad menuturkan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran. Sebab adanya PPKM Darurat ini dia menduga akan membuat masyarakat kesulitan ekonomi.

“Bantuan sosial tunai itu mohon itu bisa tepat sasaran benar-benar yang menerima mendapat hak karena mengalami kesulitan secara ekonomi menerima bantuan sosial dari negara,” katanya.

Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga perlu memperhatikan progres vaksinasi selama PPKM Darurat. Misalnya tempat vaksinasi Covid-19 yang ditambah sehingga tidak memunculkan kerumunan.

“Jadi solusinya adalah perbanyak spot vaksin, bisa melibatkan kerjasama dengan sekolah-sekolah kemudian mekanisme jangan sampai kerumunan. Kemudian kepolisian-TNI hampir di setiap kecamatan ada. Kemudian kerjasama dengan organisasi-organisasi massa yang besar yang bisa membantu proses vaksinasi,” ungkapnya.(mg/jpc)