3 Kadernya Bikin Gaduh, Ketum PAN Layangkan Teguran

RADARCIANJUR.com – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegur tiga kadernya yang membuat gaduh usai melontarkan pernyataan kontroversial di tengah masyarakat. Tiga kader tersebut adalah Guspardi Gaus, Rosaline Rimaseuw, dan Saleh Daulay

Menurut Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, pernyataan-pernyataan kontroversial seharusnya bisa dihindari oleh para kader PAN.

“Jadi saya sudah memberikan teguran. Jangan diulangi lagi,” ujar Zulhas kepada wartawan, Jumat (16/7).

Teguran Zulhas tersebut dilakukan saat PAN menggelar rapat koordinasi secara daring dengan para pengurus DPW dan DPD, serta anggota legislatif dan eksekutif seluruh Indonesia. Wakil Ketua MPR ini memberikan sejumlah pandangan mengenai penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri dan situasi terkini.

“Kalau melihat perkembangan situasi terkini, kondisi Indonesia mengkhawatirkan. Tingkat positif dan kematiannya sangat tinggi, saat ini tertinggi di dunia. Bahkan banyak negara menutup diri dari kedatangan warga negara Indonesia,” katanya.

Zulhas meminta Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dilanjutkan dan vaksin dipercepat karena ini yang menjadi kunci penanganan pandemi berhasil. Dia juga mendorong seluruh kader PAN aktif membantu masyarakat menghadapi pandemi.

“Bantu program vaksin. Sukseskan PPKM. Bantu ringankan beban ekonomi warga. Bantu warga dengan menggelar program antigen gratis, termasuk memberikan vitamin gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Untuk diketahui, tiga kader PAN ini membuat pernyataan kontroversial dalam tiga waktu yang berbeda di bulan Juli.

Guspardi Gaus mengaku menolak untuk dikarantina oleh petugas Kemenkes. Padahal, ia baru pulang dari Kyrgyzstan. Alih-alih karantina, dia memilih untuk hadir Rapat Pansus Otsus Papua di Gedung DPR pada Kamis (1/7).

Tak lama kemudian, Wakil Sekretaris Jenderal PAN Rosaline Irene Rumaseuw mengusulkan agar pemerintah membuat RS yang diperuntukkan khusus bagi pejabat negara. Dia berpendapat pejabat negara harus mendapatkan perlakuan istimewa di tengah mengganasnya Covid-19 di dalam negeri.

Terakhir, Saleh Partaonan Daulay pada Selasa (13/7) lalu menegaskan bhawa ia tidak mau lagi mendengar ada anggota DPR yang tidak mendapat perawatan ICU ketika terpapar Covid-19.(mg/jpc)