Ketua Fraksi Gerindra DPRD Cianjur Soroti PPKM Darurat di Cianjur

RADARCIANJUR.com- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro darurat di Kabupaten Cianjur mendapatkan sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur. Pasalnya, pembatasan tersebut dinilai terlalu represif sehingga sangat melemahkan perekonomian masyarakat kabupaten Cianjur.

Penertiban seharusnya dilakukan pada kondisi ada kerumunan, bukan dengan menutup pedagang khususnya pedagang hewan kurban yang mana menjelang idul adha mereka panen. Yang terpenting protokol kesehatan diterapkan tanpa harus menutup perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat yang mengandalkan pendapatan harian masih bisa mencari penghasilan di tengah kondisi tersebut.

“PPKM darurat memang bagus untuk lebih mengkontrol penyebaran covid 19, dengan membatasi aktifitas masyarakat dan pemerintah pusat juga sudah menetapkan hanya sektor esensial yang bisa menjalankan usaha, tapi yang perlu disikapi adalah jangan terlalu kaku menerapkan aturan. Pemerintah daerah harus fleksibel dalam menyikapi PPKM agar tidak memukul perekonomian. Perlu dicatat sampai saat ini jumlah penderita Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 2,7 juta jiwa artinya baru satu persen dari populasi masyarakat Indonesia dan tingkat kesembuhan nya mencapai 97 persen jadi Jangan sampai untuk melindungi satu persen tapi harus mengorbankan 99 persen lainnya. Terlebih lagi mayoritas masyarakat kita berpenghasilan menengah kebawah yang sangat rentan jatuh dibawah garis kemiskinan,” ujar Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Cianjur, Prasetyo Harsanto.

Lanjutnya, petugas yang di lapangan perlu mengetahui aturan yang diberlakukan. Sehingga tidak terjadi kekeliruan yang membuat masyarakat berpenghasilan harian terhimpit.

“Jangan sampai masyarakat sulit malah semakin dipersulit kondisinya. Ini masyarakat sudah cape, sudah sulit. Harus ada solusi. Saya kuatir masyarakat Cianjur yang masuk dalam garis kemiskinan akan semakin bertambah,” tegasnya.

Pihaknya pun meminta Bupati Cianjur selaku ketua tim gugus tugas covid dan Kepala Satpol PP dan Damkar sebagai leading sektor penegakan PPKM untuk lebih fleksibel dalam menerapkan peraturan di lapangan. Selain itu, mengenai bantuan PPKM yang dibagikan kepada masyarakat Cianjur masih jauh dari yang dibutuhkan. Pemberian bansos PPKM masih memakai data DTKS yang ada di Dinas Sosial sehingga masyarakat yang terdampak adanya PPKM banyak yang tidak tercover. Mayoritas masyarakat Cianjur berada di sektor non essentials sehingga akan berdampak serius terhadap penurunan perekonomian regional Kabupaten Cianjur

Bahkan, dirinya mendapatkan laporan di Kecamatan Cikalong masih adanya warga yang mendapatkan bantuan namun sudah meninggal dunia.

“Kami menilai masih banyak kelemahannya dinas sosial dalam mengelola data penerima bantuan sosial,” ungkapnya.

Pihaknya secara tegas meminta kepada Pemkab Cianjur dalam menerapkan PPKM agar lebih fleksibel dan yang terpenting tegas dalam menerapkan protokol kesehatan serta lebih memperhatikan masyarakat yang terdampak adanya PPKM tersebut.

“Saya juga berharap agar PPKM tidak diperpanjang dan masyarakat Cianjur dalam menerapkan protokol kesehatan lebih disiplin agar Covid-19 sgera bisa diatasi,” harapnya. (kim)