PNS Gelar Pesta Pernikahan Hanya Didenda Rp 100 Ribu

Pesta Pernikahan di Desa Kanoman Kecamatan Cibeber di bubarkan karena melanggar aturan di masa PPKM Mikro Darurat Foto : Istimewa

RADARCIANJUR.com- Asep Hidayat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah yang kedapatan menggelar pesta pernikahan lengkap dengan organ tunggal musik dangdut di saat penerapan PPKM darurat di Desa Kanoman, Kecamatan Cibeber akhirnya di vonis Pengadilan Negeri Cianjur.

Pada vonis tersebut Asep dijatuhi vonis 3 hari kurungan penjara atau denda uang Rp 100.000, namun Asep lebih memilih membayar denda.

Humas Pengadilan Negeri Cianjur, Donovan Akbar di Cianjur, mengatakan, PNS tersebut sudah melanggar PPKM Darurat dengan tidak menerapkan protokol kesehatan ketat saat menggelar resepsi yang dihadiri banyak orang.

“Terdakwa dinyatakan bersalah karena telah menggelar resepsi tanpa mengindahkan aturan PPKM Darurat dan dijatuhi hukuman membayar denda Rp100.000 atau kurungan badan selama 3 hari jika tidak membayar,”katanya.

Namun setelah putusan dibacakan, terdakwa memilih untuk membayar denda dan berjanji tidak akan mengulangi kembali kesalahannya.

“Terdakwa memilih membayar denda dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya”ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan, sudah memerintahkan Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Cianjur, untuk memanggil ASN atau PNS tenaga pendidik yang melanggar aturan PPKM darurat dengan menggelar resespsi pernikahan anaknya untuk diberikan sanksi disiplin.

“ASN tersebut, akan menjalani sanksi disiplin karena saat PPKM Darurat, seharusnya ASN memberikan contoh yang baik, bukan melakukan pelanggaran. Setelah sidang di PN Cianjur, yang bersangkutan akan menjalani sanksi disiplin sebagai ASN,”kata Herman.

Herman berharap, tidak ada lagi ASN atau PNS di lingkungan Pemkab Cianjur, melakukan kesalahan yang sama seperti Asep Hidayat.

“Seharusnya aparatur menjadi contoh yang baik bagi warga sekitar tempat tinggalnya, termasuk menjadi kepanjangan tangan dalam pelaksanaan peraturan pemerintah,”tandasnya. (byu)