Epidemiolog Pesimis Perpanjangan PPKM Darurat Bisa Turunkan Kasus

RADARCIANJUR.Com Untuk menurunkan angka positif Covid-19 di dalam negeri, pemerintah akhirnya memutuskan perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 25 Juli mendatang.

Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mengaku perpanjangan PPKM Darurat selama lima hari tersebut tentunya tidak efektif untuk menurunkan kasus Covid-19 di dalam negeri.

“Tentu tidak realistis ya seminggu bisa turun, kecuali ada strategi ekstrim selam PPKM ini dengan cara 3T yang luar biasa ditingkatkan,” ujar Dicky saat dikonfirmasi, Rabu (21/7).

Adapun jumlah testing Covid-19 di dalam negeri mengalami penurunan. Misalnya pada (17/7) jumlah orang yang diperiksa mencapai 188 ribu. Kemudian menurun pada (18/7) sebanyak 138 ribu. Lalu pada (19/7) pemerintah hanya melakukan 127 ribu testing.

Menurut Dicky, seharusnya testing bisa terus ditingkatkan bukan malah jumlahya terus dikurangi oleh pemerintah. Sebab semakin banyak testing maka akan ketahuan orang yang positif Covid-19 sehingga bisa mencegah terjadinya penularan.

“Jadi bagaimana kita bisa membasmi musuk kalau kita tidak bisa menemukan musuhnya,” tegasnya.

Oleh sebab itu Dicky mengimbau kepada pemerintah untuk terus meningkatkan testingnya kepada masyarakat. Sebab semakin banyak yang ditesting maka pemerintah bisa melakukan pencegahan.

“Jadi menemukan virus ini adalah kuncinya dengan cara testing kita minimal satu juta orang. Sehingga kita bisa terhindar dari jebakan lockdown dan PPKM, ini harus konsisten,” ungkapnya.

Diketahui, selama PPKM Darurat di Pulau Jawa-Bali ini, setidaknya Indonesia pernah mencatatkan rekor kasus tertinggi pada 15 Juli 2021, yakni dengan penularan sebanyak 56.757 kasus.

Angka penularan Covid-19 juga terus mengalami penurunan. Sampai dengan saat ini Selasa 20 Juli 2021, tercatat kasus positif mencapai 38.325 orang.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan, mulai 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan PPKM Darurat secara bertahap. Tapi, hal ini dilakukan jika kasus Covid-19 dikatakan mulai mengalami penurunan.

“Jika tren kasus terus mengalami penurunan maka 26 juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” ujar Jokowi.

Jokowi mengakui, penerapan PPKM darurat yang dimulai 3 juli 2021 yang lalu merupakan kebijakan yang tidak bisa dihindari. Kebijakan yang harus diambil pemerintah meskipun terasa sangat berat. Langkah tersebut dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit.

Jokowi menyebut, keberhasilan PPKM Darurat terlihat dari data di mana penambahan kasus dan kepenuhan tempat tidur rumah sakit mengalami penurunan.(mg/jpc)