Ini Daftar 24 Pegawai KPK yang Gagal TWK, Diminta Ikut Diklat ke Unhan

RADARCIANJUR.Com Sebanyak 18 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK) akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan. Hal ini bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

“Sebagai tindak lanjut proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, KPK bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan bagi pegawai KPK yang akan diangkat menjadi ASN,” kata Sekjen KPK, Cahya Harefa dalam keterangannya, Rabu (21/7).

“Diklat akan digelar di Universitas Pertahanan RI Sentul, Bogor mulai tanggal 22 Juli hingga 30 Agustus 2021,” sambungnya.

Cahya menuturkan, dari 24 pegawai yang diberi kesempatan untuk mengikuti diklat, tercatat 18 orang telah bersedia dengan menandatangani formulir kesediaan untuk mengikuti diklat tersebut. Menurutnya, dari 18 pegawai yang bersedia, 16 orang akan mengikutinya secara langsung.

“Sedangkan dua pegawai yang masih menjalani isolasi mandiri Covid-19 akan mengikutinya secara daring,” ucap Cahya.

Dia menjelaskan, materi diklat meliputi studi dasar, inti, dan pendukung. Studi dasar mencakup wawasan kebangsaan (empat Konsensus Dasar Negara), Sishankamrata, kepemimpinan berwawasan bela negara, serta pencegahan dan penanggulangan terorisme/radikalisme dan konflik sosial.

“Studi inti yaitu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan dasar bela negara. Sedangkan studi pendukung antara lain pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan, muatan lokal (KPK), serta bimbingan dan pengasuhan,” ungkap Cahya.

Oleh karena itu, Cahya mengharapkan Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan yang bekerja sama dengan Kemenhan akan menumbuhkan kesadaran bela negara bagi setiap pegawai KPK.

“KPK berharap melalui diklat ini dapat menciptakan dan menumbuhkembangkan kesadaran bela negara serta wawasan kebangsaan bagi insan KPK dalam menjalankan tugas-tugas pemberantasan korupsi,” harap Cahya.

Sementara itu, enam dari 24 pegawai menolak untuk mengikuti Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan. Mereka berasalan, Pimpinan KPK harus membuka hasil TWK dari masing-masing pegawai.

“Tidak menandatangani surat pernyataan kesediaan atau tidak kesediaan pembinaan, kalau tidak dibuka hasil TWK kami pribadi,” ucap pegawai KPK Ita Khoiriyah.

Sebagaimana diketahui, imbas alih status pegawai menjadi ASN terdapat 75 pegawai yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Mereka gagal lulus TWK dan juga belum dilantik menjadi ASN.

Bahkan 51 orang dari 75 pegawai KPK akan diberhentikan. Sementara 22 Pegawai KPK lainnya akan mengikuti tes ulang. Meski demikian, 75 tengah memperjuangkan hak-hak mereka dengan melaporkan ke Dewan Pengawas KPK, Ombudsman dan Komnas HAM terkait pelaksanaan TWK.

Adapun 24 pegawai KPK yang seharusnya mengikuti Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan antara lain: 

1. Hotman Tambunan, Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi.

2. Budi Agung Nugroho, Penyidik Utama.

3. Budi Sokmo Wibowo, Penyidik Utama.

4. Teuku M. Rully, Administrasi Bidang Penindakan dan Eksekusi Madya.

5. Ahmad Fajar, Spesialis Deteksi dan Analisis Korupsi Madya.

6. Rizki Bayhaqi, Spesialis Pelacakan Aset Madya.

7. Anggraeni Puspita Sari, Pemeriksa Gratifikasi dan Pelayanan Publik Muda.

8. Hasan, Penyidik Muda.

9. Ita Khoiriyah, Spesialis Hubungan Masyarakat Muda.

10. Lavirra Zuchni Amanda, Spesialis Koordinasi dan Supervisi Muda.

11. Damas Widyatmoko, Spesialis Manajemen Informasi Muda.

12. Andri Hermawan, Spesialis Pelayanan, Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat Muda.

13. Dewa Ayu Kartika Venska, Spesialis Pelayanan, Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat Muda.

14. Nita Adi Pangestuti, Spesialis Pelayanan, Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat Muda.

15. Gita Annisaa Larasati, Spesialis PJKAKI Muda.

16. Christie Afriani, Spesialis PJKAKI Muda.

17. Abdan Syakuro, Staf Deteksi dan Analisis Korupsi Muda.

18. Ajinarasena Hermanu, Staf Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan Muda.

19. Tohir Isnaeni, Data Entry.

20. Yudi Prawira, Data Entry (LHKPN).

21. Edi Prasetyo, Data Entry (LHKPN).

22. Oky Rusandi, Operator Sistem Gedung.

23. Aditya Pratama, Pengamanan KPK.

24. Agus Afiyanto, Pengamanan KPK. 

(mg/jpc)