PPKM Darurat hingga 25 Juli, Pemerintah Sebar Bansos Rp 55,2 Triliun

RADARCIANJUR.com Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang semula dijadwalkan berakhir kemarin (20/7) akhirnya diperpanjang sampai 25 Juli.

Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui akun YouTube Sekretariat Presiden tadi malam.

Jokowi menyatakan, PPKM darurat harus diambil pemerintah untuk menurunkan penularan Covid-19. Kebijakan tersebut juga bertujuan mengurangi tingginya angka pasien yang berobat ke rumah sakit (RS). ”Sehingga tidak membuat rumah sakit lumpuh lantaran overkapasitas,” ujarnya. Menurut Jokowi, PPKM darurat yang berlaku sejak 3 Juli telah membuahkan hasil. ”Terlihat dari data, penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan,” ucapnya.

Bersamaan dengan perpanjangan PPKM darurat, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp 55,21 triliun. Dana itu nanti dibagi untuk bantuan tunai, sembako, kuota internet, dan subsidi listrik. ”Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar Rp 1,2 juta untuk sekitar 1 juta pelaku usaha,” katanya. Dia sudah memerintah menteri terkait untuk segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) tersebut kepada warga yang berhak.

Jokowi mengungkapkan, pada 26 Juli nanti, jika kasus Covid-19 turun, pemerintah akan membuka PPKM darurat. Namun, pembukaan dilakukan secara bertahap. Perlu dilihat daerah yang angka penularannya sedikit dan kapasitas tempat tidur RS-nya banyak. Presiden menyebutkan, pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari akan diizinkan buka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Sedangkan pasar tradisional yang tidak menjual barang pokok diizinkan buka sampai pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50 persen.

Pedagang kaki lima, toko kelontong, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, tempat cuci kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka asalkan mematuhi protokol kesehatan (prokes) ketat. Mereka bisa membuka usahanya sampai pukul 21.00. ”Teknisnya nanti diatur pemerintah daerah,” ucapnya.

Lalu, warung makan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan prokes ketat sampai pukul 21.00. Meski begitu, waktu makan pengunjung dibatasi hanya 30 menit. ”Sedangkan kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal, baik di pemerintahan maupun swasta, serta terkait dengan protokol perjalanan, akan dijelaskan terpisah,” terangnya.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, kebijakan relaksasi perlu kehati-hatian. Berdasar pengalaman, proses relaksasi yang tidak dilakukan dengan hati-hati bisa memicu kenaikan kasus yang lebih tinggi. Indonesia, kata Wiku, sudah melalui tiga kali siklus pengetatan dan relaksasi. PPKM darurat saat ini menjadi mekanisme pengetatan kali keempat. Mekanisme pengetatan rata-rata dilakukan selama 4 hingga 8 minggu. ”Namun, saat diberlakukan relaksasi selama 13 sampai 20 minggu, kasus kembali meningkat hingga 14 kali lipat,” jelasnya.

Hal itu disebabkan kebijakan relaksasi yang tidak diikuti sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta pengawasan prokes yang memadai. Selain itu, relaksasi kadang disalahartikan sebagai kondisi sudah aman. ”Sehingga prokes diabaikan,” ujarnya.

Wiku menyebutkan, selama pengetatan PPKM darurat, sudah terlihat penurunan kasus dan menurunnya BOR (bed occupancy rate) di beberapa provinsi di Jawa dan Bali. Mobilitas penduduk juga mengalami penurunan. Kendati demikian, pertambahan kasus harian masih tinggi. ”Kasus masih meningkat hingga dua kali lipat. Kasus aktif 542.938 atau 18,65 persen,” katanya. Salah satu pemicu kenaikan itu adalah masuknya varian Delta ke Indonesia. Hingga kini kasus konfirmasi akibat varian Delta telah mencapai 661 kasus di Jawa dan Bali.

Ketua Bidang Kajian Penelitian dan Pengembangan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Badrussalam mengatakan, pandemi membuat sekitar 43 persen atau 5 juta pedagang pasar dari total 12 juta pedagang pasar tradisional di berbagai daerah terpaksa gulung tikar. Tutupnya pedagang pasar tersebut merupakan akibat sepinya pasar dan minimnya pembeli.

”Sisanya sekitar 6,7 juta atau 57 persen pedagang pasar yang masih beroperasi. Namun, mereka mengalami penurunan pendapatan sekitar 70 sampai 90 persen dari keadaan normal,” ujarnya kemarin. Karena itu, Badrussalam berharap pemerintah mengevaluasi PPKM darurat secara saksama.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi menegaskan bahwa penerapan PPKM sangat memukul pengusaha di ibu kota. ”DKI Jakarta itu kan memang sektornya banyak perdagangan. Ini sangat berdampak sekali, mengingat sektor yang dapat beroperasi sebagian kecil saja,” keluhnya.

Diana menambahkan, sebelum PPKM darurat, sebagian pengusaha sudah bersiap bangkit memperbaiki keuangan yang kritis sejak tahun lalu. ”Tapi lantas kemudian harus tutup lagi. Termasuk teman-teman di pusat perbelanjaan dan mal,” bebernya.

Menurut Diana, saat ini bukan hanya pengusaha di sektor riil yang menanggung beban berat. Pengusaha di sektor jasa pun makin sepi permintaan karena hampir semua aktivitas bisnis mandek. ”Karena belum ada peningkatan operasional, teman-teman di sektor jasa seperti jasa konsultan itu juga sedang suffer,” ungkapnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, arus kas keuangan perusahaan hampir di semua daerah sedang kritis. Kondisi tersebut akan makin berat jika PPKM darurat terus diperpanjang. ”Ini berpotensi menambah jumlah perusahaan yang bangkrut. Keuangan berpotensi minus. Jadi, kondisi ini sulit, sangat sulit,” tuturnya.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menyebutkan, memperpanjang PPKM darurat kian membuat bisnis UMKM mati. Pandemi Covid-19 telah membuat sekitar 30 juta UMKM bangkrut. Dari jumlah tersebut, pembiayaan 25 juta UMKM berakhir dengan status NPL (non performing loan) alias tidak mampu membayar kreditnya. Sebab, mereka hanya mendapat 10–20 persen dari omzet normal.

Meski demikian, hasil survei Akumindo bersama Bank Mandiri menyebutkan bahwa sebenarnya sekitar 60 persen UMKM mulai bangkit hingga Juni 2021. Perbaikan itu seiring dengan pelonggaran mobilitas masyarakat oleh pemerintah. Namun, PPKM darurat saat ini kembali menghantam UMKM. Ikhsan memperkirakan omzet UMKM akan kembali turun 70 hingga 80 persen. ”Baru bangkit lho, belum pulih. Pedagang itu berjualan untuk menggaji dirinya sendiri. Memberi makan anak dan istrinya. Itu juga harus dipikirkan,” ujarnya saat dihubungi Jawa Pos.

Ikhsan mendorong pemerintah memberikan bantuan kepada UMKM selama PPKM darurat. Setidaknya cukup untuk memenuhi makan sehari-hari. Ketentuan ganti rugi tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. ”Paling sedikit Rp 200 ribu kali per hari selama PPKM darurat,” ucapnya.

Selain itu, Ikhsan menilai turunnya suku bunga dasar kredit bank hanya dirasakan UMKM yang usahanya tidak terdampak. Sedangkan UMKM yang tidak mampu membayar kredit hanya bisa memanfaatkan restrukturisasi. Keringanan yang diberikan tentu bervariasi, bergantung kondisi usaha tiap-tiap nasabah.

Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) telah kembali membuka dapur umum untuk masyarakat. Kali ini tak berada di kawasan Jawa-Bali, tapi Ternate, Maluku Utara. Lokasi persisnya di Balai Wasana Bahagia Ternate. Posko dapur umum tersebut menyediakan makanan siap saji kepada warga yang terdampak Covid-19. Terutama mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri.

Kepala Balai Wasana Bahagia Ternate Udan Suheli menyatakan, pihaknya menyiapkan setidaknya 120 nasi kotak makanan siap saji setiap hari. Menu dalam setiap kotak terdiri atas nasi, telur ayam, ikan, sayuran, dan buah-buahan.(mg/jpc)