Kinerja ASN Cianjur Turun Karena Salah Artikan WFH Sebagai Libur

Ilustrasi PNS
Ilustrasi PNS

RADARCIANJUR.com- Selama pandemi Covid-19, banyak aparatur sipil negara (ASN) yang menyelesaikan pekerjaannya di rumah atau istilahnya work from home (WFH). Namun, tak sedikit ASN yang menyalah artikan bekerja di rumah, sehingga beberapa diantaranya menganggap hal tersebut sebagai libur.

Seperti halnya di Kabupaten Cianjur, beberapa ASN beranggapan WFH merupakan libur. Hal tersebut membuat kinerja ASN sedikit menurun.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Cianjur, Herman Suherman di Pendopo Kabupaten Cianjur pasca melakukan rapat bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Mengenai WFH ASN yang ada di kecamatan maupun di daerah dievaluasi. Karena banyak ASN yang tidak mengerti, sehingga WFH dianggap libur, mengakibatkan kinerja ASN sedikit menurun,” ujarnya.

Dirinya sudah mengeluarkan Surat Edaran Tentang Perpanjangan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Melalui Mekanisme Work From Home (WFH) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur dalam Mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Surat bernomor 848/4935/BKPPD/2021 itu ditandatangani Herman Suherman pada Selasa 20 Juli 2021.

Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti intruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali.

Dalam surat edaran tersebut, tertera tiga poin yang harus diikuti seluruh Apratur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Cianjur.

Pertama, pelaksanaan WFH dalam mendukung PPKM Level 4 Covid-19 di Kabupaten Cianjur, diperpanjang mulai 21-25 Juli 2021.

Kedua, kepala perangkat daerah dan pimpinan BUMD tetap wajib melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan agar pegawai baik yang melaksanakan WFH maupun Work From Office (WFO) bekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga, setelah berakhir masa PPKM level 4, maka mekanisme WFH kembali ke ketentuan sebagai mana Surat Edaran Nomor 848/690/BKPPD/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Melalui Mekanisme WFH di lingkungan Pemkab Cianjur.

Agar tidak kembali terulang, pihaknya sudah menyiapkan aplikasi yang bertujuan untuk memantau keberadaan ASN dan keluarganya di rumah mengenai kondisi.

“Rencananya, Senin akan ada aplikasi untuk memantau kondisi ASN dan keluarga di rumah yang terhubung dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur. Sehingga nanti jika bekerja di rumah dipantau kesehatannya, kalau ada yang sakit nanti masih tetap di rumah. Tapi kalau tidak ada, bisa ke kantor juga sesuai ketentuan,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur, Budhi Rahayu Toyyib menjelaskan, WFH hanya untuk OPD tertentu.

“WFH kecuali yang dikecualikan yaitu unit kerja essensial dan critical seperti rumah sakit, puskesmas Satpol PP, BPBD itu 100 persen WFO. Dinkes juga wajib kerja biasa. Untuk yang lain 50 persen WFH,” terangnya.

Pihaknya menilai, WFH bisa menjadi salah satu upaya dalam memutus rantai penularan Covid-19 terlebih ketika ada pegawai yang terkonfirmasi positif.

“Kemarin di kami ada sembilan orang positif, salah sayu upayanya WFH untuk memutus rantai,” tuturnya.

Akan tetapi, program dan kegiatan dinas tetap harus berjalan. Di BKPPD Cianjur sendiri beberapa pegawai tetap piket.

“Tapi memang tidak berkerumun yang memang perlu ketemu mengerjakan tugas, kalau bisa di rumah ya di rumah. Tetap prokes dilaksanakan,” tutupnya. (kim)