Petani di Pacet Sulit Peroleh Pupuk

Petani sayur di wilayah kecamatan Pacet dan Cipanas yang mengalami kerugian karena sebagian harga alami penurunan. Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Kesulitan memperoleh pupuk masih dirasakan sejumlah petani asal Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, khususnya di Kampung Sarongge, Desa Ciputri.

Padahal ketersediaan pupuk, khususnya pupuk anorganik bagi para petani merupakan salah satu faktor penting dalam membantu tumbuh kembang tanaman di bidang pertanian.

“Jadi sudah cukup lama ini para petani khususnya di desa kami kerap membeli pupuk anorganik itu ke wilayah Cipanas dan Cianjur kota. Walaupun di sini juga ada pupuk, tapi yang organik saja,” ujar Sekretaris Desa Ciputri, Decky Afrizal kepada wartawan belum lama ini.

Adapun untuk realisasi program pupuk subsidi di Desa Ciputri ini, lanjutnya, masih cukup terbatas. Sebab, hanya sebagian kecil petani yang sudah memiliki kartu tani.

“Di desa Ciputri ini paling baru 25 persen petani yang sudah punya kartu tani itu, karena belum semua terakomodir,” katanya.

Dengan demikian, para petani di Desa Ciputri terpaksa mengandalkan dan memaksimalkan pupuk organik. Meskipun dari segi harga dan kualitas, itu memang ada perbedaan.

“Faktor itu mungkin dari ketidakstabilan harga sayur juga yang kadang naik kadang turun. Di saat turun petani menjerit istilahnya, karena harga obat dan pupuk mahal dan tidak sebanding,” paparnya.

Meski begitu, hingga saat ini Pemerintah Desa (Pemdes) Ciputri telah berupaya agar para petani di sini bisa mendapatkan pupuk subisidi, dan terkoordinir program kartu tani tadi.

“Kita sudah bekerja dengan Balai BBP Pertanian kalau sisanya dari 25 persen itu harus mendapatkan kartu tani agar bisa mendapatkan pupuk subsidi,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang Bina Usaha Agribisnis dan Penyuluhan, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Holtikultura (DPPH) Kabupaten Cianjur, Nurdiyati mengatakan, saat ini sudah ada perubahan sistem penyaluran pupuk subsidi, yakni dari manual ke elektronik.

“Jadi sekarang kalau petani tidak punya Kartu Tani Indonesia (KTI) apalagi tidak tercatat di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), maka dia tidak akan dapat pupuk bersubsidi,” terangnya.

Adapun cara mendapatkan KTI, ia menjelaskan, petani harus lebih dulu menjadi anggota Kelompok Tani (Poktan), juga memiliki luas lahan garap maksimal dua hektar. Termasuk, menyertakan persyaratan berupa KTP, KK, dan bukti luas garapan.

“Itu semuanya diserahkan ke BPP di masing-masing kecataman. Kemudian mereka harus membentuk RDKK tadi,” ucap dia.

Menurutnya, proses input data ke e-RDKK memang tidak mudah. Sebab, pegawai bisa menginput data hingga larut malam karena adanya beberapa kendala. “Karena banyak petani yang belum punya e-KTP, kalau tidak punya otomatis tidak bisa punya KTI,” katanya.

Penebusan pupuk bersubsidi, sambungnya, hanya bisa para petani dapatkan di kios tertentu berdasarkan KTI. Petani pun bisa langsung datang ke kios yang sudah ditentukan.

“Kemudian petani dapat menebus pupuk sesuai kuota KTI dan melakukan transaksi menggunakan mesin EDC,” tambahnya.

Selain itu, ia menyebut, harga pupuk bersubsidi adalah sepertiga dari pupuk nonsubsidi. Namun, Tahun ini ada kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang naik Rp300-450 per kilogram.

Hal ini, lanjutnya, sudah tertuang dalam Permentan Nomor 49 Tahun 2020 tentang pedoman harga eceran tertinggi (HET).

“Kalau sudah membeli pupuk sendiri harganya sepertiga dari harga tidak bersubsidi. Jadi harganya sudah sangat murah,” pungkasnya. (dan)