Pengangguran di Cianjur Naik 3 persen

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur

RADARCIANJUR.com- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur mencatat selama pandemi Covid-19 angka pengangguran naik sebesar 3 persen.

Sebelum pandemi tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2019 ada di angka 9,72 persen, sedangkan pada 2020 angkanya menjadi 11 persen dan untuk periode 2021 masih belum diketahui.

Kepala Bidang Penempatan Kerja Disnakertrans Kabupaten Cianjur, Ricky Ardhi Hikmat mengatakan, sebelum pandemi pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka (TPT) itu 9,72.

“Setelah ada pandemi di tahun 2020 angka itu jadi 11, tapi kalau secara angka di rangking di Jabar sendiri kita berada di posisi 17, tidak lagi di 2 terbawah untuk yang TPT,”katanya melalui sambungan telepon.

Ricky mengungkapkan, jika dilihat dari rangking di provinsi tidak lagi menempati posisi bawah.

“Jadi kalau TPT dilihatnya bukan semakin besar, tetapi harus turun tingkat, pengangguran terbuka harus kecil. Dulu kan awalnya 9,72 sudah kecil, ketika pandemi jadi 11, otomatis jadi naik. Kalau TPT, kalau angkanya bertambah jadi tidak baik,”ungkapnya.

Di masa pandemi menurut Ricky banyak yang terdampak, bukan hanya dari industri saja tetapi semua sektor dari perhotelan, restoran, pertanian semuanya ikut terdampak.

“Naiknya 3 persenan gara-gara pandemi, kalau dijumlahkan angkanya mungkin lebih besar, karena itu hanya persentase. Data makronya ada di BPS. Cuman saya informasinya dari BPS seperti itu jumlah yang kemarin 9,72, sekarang jadi 11 persen,” ungkapnya.

Selain itu, untuk lowongan kerja di masa pandemi juga menurun, hal tersebut karena banyak perusahaan tidak melaporkan adanya loker ke Disnakertrans.

“Biasanya selalu ada laporan loker ke dinas. Tapi bisa dilihat di Instagram dinas, perusahaan mana yang membuka loker, tapi tidak banyak. Selama pandemi kan berdampak dari sisi produksi, dari sisi permintaan. Jadi untuk loker memang tidak banyak, malahan yang ada sekarang bukan penerimaan, malahan ada yang di rumahkan,”tuturnya.

Ricky menjelaskan, di Undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perusahaan atau si pemberi kerja itu bisa merekrut sendiri atau melalui dinas.

“Jadi kalau yang melalui dinas mereka mungkin bisa bekerjasama dengan dinas, bisa dibantu dalam hal perekrutan dan sebagainya, ada juga yang memang merekrut sendiri. Tapi yang harus dilaporkan ke dinas itu dari penempatan pekerjanya,”pungkasnya. (byu)