6 Bulan, 82 Kasus PMI Ilegal di Kabupaten Cianjur

Ali Hidan Ketua DPC Astakira Cianjur. Foto : Bayu Nurmuslim / Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya (Astakira) Pembaharuan Kabupaten Cianjur mencatat Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat melalui sponsor ilegal mencapai 82 kasus dalam periode Januari sampai Juli.

Ketua Astakira Pembaharuan Kabupaten Cianjur, Ali Hildan mengatakan, dari 82 kasus hanya 20 persen korban yang mengajukan pengaduan di masa pandemi seperti sekarang.

“Jadi ada 82 kasus PMI yang kami tangani, data tersebut terdiri dari kasus yang sudah selesai sebanyak 46 sedangkan saat ini kasus yang belum selesai sebanyak 42,”katanya kepada Radar Cianjur, Kamis (26/07/2021).

Menurut data yang ia himpun, beberapa PMI Ilegal berada di penempatan negara di kawasan timur tengah.

“Ya jadi antara dua negara saja, yaitu Arab Saudi sama Emirate Arab,” ucapnya.

Ali menjelaskan, Kasus PMI Ilegal hampir dialami warga di semua wilayah Kecamatan di Kabupaten Cianjur.

“Kami sendiri berharap kepada pemerintah agar segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat Cianjur agar tidak lagi menjadi korban iming-iming dari sponsor yang prosesnya ilegal,”tuturnya.

Pihaknya saat ini tengah membantu dalam program pemerintah dalam melakukan pendataan terhadap para mantan pekerja migran, khususnya di wilayah Cianjur.

“Nantinya kita akan bentuk kelompok usaha purna migran Kabupaten Cianjur, nah jadi tujuannya tidak lagi menjadi pekerja migran ke Timur Tengah terutama untuk PMI yang ilegal itu,” jelasnya.

Saat ini menurutnya, pencegahan terhadap TKW ilegal sendiri belum efektif dan meminta semua pihak ikut andil.

“Jadi kita semua harus mencegah mulai dari aparat setempat pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pemerhati dan lembaga kemasyarakatan kita harus bergandengan tangan dan mensosialisasikan kepada masyarakat,”bebernya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Cianjur Ricky Ardi Hikmat telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah pemberangkatan pekerja migran secara ilegal dengan melakukan sosialisasi dampak pemberangkatan PMI secara ilegal.

“Kami juga melibatkan aparat desa dan kecamatan untuk mencegah warga berangkat ke luar negeri secara ilegal. Rata-rata kasus PMI mencuat setelah berangkat, seperti adanya kasus ditelantarkan dan penyiksaan dari majikan,”pungkasnya. (byu)