PHRI Cianjur Soroti Belum Adanya Relaksasi Kepada Hotel dan Restoran

Ketua PHRI BPC Cianjur Nano Indrapraja

RADARCIANJUR.com– Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cianjur mengeluhkan dampak dari pemberlakuan PPKM lanjutan.

PHRI menilai pemberlakuan PPKM Lanjutan di Kabupaten Cianjur membuat kesejahteraan para pelaku pariwisata seperti hotel dan restoran sangat minim diperhatikan pemerintah Kabupaten Cianjur.

Hal tersebut disampaikan ketua Perhimpunan Hotel Republik Indonesia (PHRI) Kabupaten Cianjur Nano Indrapraja.

Nano mengatakan, saat ini tidak ada perhatian kepada para pelaku pariwisata dan restoran dari pemerintah Kabupaten Cianjur.

“Sejak awal 1,5 tahun Pandemi Covid 19 teman-teman sudah banyak kehilangan pekerjaan. Yang harus digaris bawahi pemerintah harus peka terhadap situasi teman-teman pariwisata yang saat ini sedang terkapar, hidup segan mati tak mau,”katanya kepada Radar Cianjur.

Menurutnya, di Kabupaten Cianjur terdapat ribuan karyawan hotel dan restoran yang terkena dampak Covid 19 dan PPKM Lanjutan.

“Ada 2.200 karyawan hotel dan 4.700 restoran karyawan restoran yang terdampak,”ungkapnya.

Selain itu Nano menyoroti beban Pajak yang dialami para pengusaha hotel dan restoran ditengah keberlangsungan PPKM Lanjutan.

ia menyebutkan, tidak adanya relaksasi terutama pada pemberlakuan pajak dan pembayaran listrik.

“Seperti pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penggunaan air dan bawah tanah serta tagihan listrik,”terangnya.

Nano meminta, pihak-pihak yang terkait dengan hotel dan restoran untuk memberlakukan kebijakan relaksasi.

“Untuk sejumlah pajak kita minta relaksasi kepada Bapenda dan tagihan listrik kepada PLN, yang paling kami soroti masalah listrik, jangan sampai Hotel tutup karena tidak bisa membayar listrik kepada PLN,”pungkasnya.

Sementara itu ketika dikonfirmasi Radar Cianjur, Bapenda dan PLN Cianjur tidak dapat memberikan jawaban. (byu)