Pemotongan BST di Cianjur Semakin Merajalela

HARUS MELALUI POS: Pengambilan Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak boleh diwakili dan harus diambil oleh penerima langsung. (Foto Hakim Radar Cianjur)

RADARCIANJUR.com- Pemotongan bantuan sosial tunai (BST) tidak hanya terjadi di Desa Mulyasari Kecamatan Agrabinta. Kasus pemotongan tersebut turut terjadi di Desa Jatisari Kecamatan Sindangbarang dan Desa Wargasari Kecamatan Kadupandak.

Dana yang disunat bervariatif, dari Rp200 ribu hingga Rp400 ribu. Tentu kondisi tersebut semakin membuat masyarakat terhimpit di tengah kondisi ekonomi yang terdampak pandemi. Secara aturan, dari informasi yang diterima RADARCIANJUR.com, bantuan harus diambil ke kantor pos oleh keluarga yang menerima dan tidak boleh diwakilkan terlebih oleh oknum tertentu.

Pihak keluarga yang mewakili, harus membawa kartu keluarga dan nama yang mewakili harus tercantum di KK. Meskipun menggunakan surat kuasa, bantuan tidak dapat diberikan.

Kondisi miris bahkan terjadi di Desa Wargasari Kecamatan Kadupandak, masyarakat yang menerima dibungkam dengan intimidasi oleh ketua Rt setempat, jika sampai diketahui, maka diancam tidak akan mendapatkan bantuan.

“Iya kalau sampai bilang, tidak akan dikasih bantuan lagi, ketua Rt nya sampai mengancam begitu,” ujar salah satu masyarakat sekitar melalui pesan singkat yang tidak ingin disebutkan namanya.

Sementara di Desa Jatiasih Kecamatan Sindangbarang sama halnya, tidak menerima utuh bantuan tersebut tanpa alasan jelas. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya mendapatkan Rp200 ribu dari yang seharusnya Rp600 ribu.

“Disini (Jatiasih, red) cuma dapet Rp200 ribu, dipotong tapi enggak disebutkan alasannya,” terang Eha (bukan nama sebenarnya) melalui sambungan telepon.

Mendapati laporan tersebut, Bupati Cianjur, Herman Suherman geram dan meminta agar melaporkan kepada pihaknya disertai bukti yang ada.

“Saya tunggu laporannya, bawa data dan bukti yang ada agar bisa ditindaklanjuti,” tegasnya.

Hal senada pun diungkapkan oleh Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Sahli Saidi. Di tengah kondisi terhimpit saat ini, dirinya meminta agar jangan semakin mempersulit masyarakat.

“Ini masyarakat sudah sulit ekonominya karena terdampak Covid-19, jangan semakin dibuat susah,” jelasnya.

Pihaknya pun meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur agar secepatnya bergerak turun ke lapangan tanpa harus menunggu laporan terlebih dahulu. Jika terlalu lama, khawatir masyarakat semakin menjerit.

“Harus segera turun ke bawah, jangan didiamkan atau menunggu laporan dulu baru bergerak,” ungkap pria yang biasa disapa Bang Sahli ini. (kim)