Imbas PPKM yang Diperpanjang, HIPMI Cianjur: Khawatir Terjadi Kluster Kemiskinan

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Cianjur, Helmi Suana Permanahadi. Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Imbas adanya penerapan PPKM level yang terus diperpanjang hingga ketiga kalinya ini tentu bisa menimbulkan hal-hal yang sifatnya merugikan masyarakat, terlebih dalam sektor ekonomi.

“Akibat penerapan PPKM ini menurut saya justru dikhawatirkan bakal memicu terjadinya cluster baru, yakni kemiskinan di masyarakat, apalagi bagi para pelaku usaha kecil dampaknya sangat luar biasa,” kata Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Cianjur, Helmi Suana Permanahadi kepada radarcianjur.com

Lebih lanjut ia mengatakan, kemiskinan yang terjadi kepada para pelaku usaha kecil ini ialah ketika mereka tidak bisa lagi berjualan karena harus patuh terhadap aturan pemerintah yang begitu membatasi mobilisasi masyarakat.

Meskipun di sisi lain pemerintah juga ingin bahwa penyebaran penularan virus Covid-19 itu bisa ditekan hingga menurun.

“Jadi yang asalnya mereka bisa bertahan untuk tetap menghidupi kebutuhan sehari-hari, tapi karena dengan adanya aturan PPKM hingga saat ini, jadinya mereka tidak kembali produktif, karena modal yang ada pun terpaksa dipakai untuk bertahan hidup,” kata dia.

Maka dari itu, pihaknya juga sangat berharap, pemerintah bisa betul-betul secara konkrit membantu rakyat terlebih kepada para pengusaha kecil dan menengah dengan cara apapun. Semisal, para pengusaha itu dibantu marketingnya agar bisa tetap berjualan di tempat-tempat yang strategis.

“Itu yang sebetulnya sangat membantu para pengusaha atau pelaku usaha kecil makanya kami sangat berharap kepada pemerintah terkait dengan perhatian atas imbas PPKM ini,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia menyampaikan bahwa dengan penerapan PPKM tersebut dinilai tidak tepat serta membingungkan masyarakat. Karena menurutnya, waktu penerapan pun tidak jelas. Artinya, di saat para pelaku usaha kecil akan menggeliat kembali tetapi pemerintah memperpanjang lagi aturan PPKM tersebut.

“Ini yang sebetulnya bisa menjadi penghambat laju ekonomi masyarakat. Karena setelah PPKM pun belum tentu situasi keuangan rakyat dalam menunjang kebutuhan sehari-hari akan kembali normal,” kata dia.

Bahkan menurut Helmi, presentase penurunan perekonomian masyarakat di masa pandemi dan PPKM ini bisa mencapai 80 persen, khususnya dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Kalau untuk sektor makanan juga sandang itu menurut saya masih bisa bertahan, tetapi untuk sektor pariwisata kini betul betul mereka sangat merasakan dampaknya yang begitu berat, terlebih dalam penerapan PPKM kali ini,” tukasnya.

“Mudah-mudahan kita bisa sama-sama berjuang membantu masyarakat terlebih yang sangat terkena imbas di masa pandemi serta PPKM level ini,” tutupnya. (dan)