Abraham: Perpim 6/2021 Legalkan Gratifikasi dan Runtuhkan Marwah KPK

RADARCIANJUR.com Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengkritik keras langkah Pimpinan KPK era Firli Bahuri yang menerbitkan Peraturan Pimpinan (Perpim) KPK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK. Abraham menyebut, Perpim yang dibuat oleh Firli Bahuri Cs dinilai akan melegalkan penerimaan gratifikasi di lingkungan KPK.

Sebab dalam Pasal 2A Perpim 6/2021 dijelaskan, pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan KPK untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara.

“Perpim ini melegalkan gratifikasi dan ini akan meruntuhkan marwah dan wibawa KPK yang selama ini sangat kuat menjaga integritas insan KPK,” kata Abraham kepada JawaPos.com, Senin (9/8).

Abraham memandang, diberlakukannya Perpim 6/2021 dinilai akan membawa KPK pada kehancuran dan kematian dalam pemberantasan korupsi. Dia menyebut, lembaga antirasuah dimatikan oleh pimpinannya sendiri.

“Jadi yang menghancurkan dan mematikan KPK sebenarnya Pimpinan KPK itu sendiri, dengan kebijakan Perpimnya ini,” sesal Abraham.

Meski demikian, KPK menjelaskan, setelah beralihnya status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada 1 Juni 2021, maka lembaga antirasuah perlu melakukan berbagai harmonisasi aturan yang berlaku secara umum di ASN, salah satunya terkait perjalanan dinas. KPK telah menerbitkan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 30 Juli 2021.