Bupati Cianjur Keluarkan SE Lanjutan untuk Mengatur Mobilitas Masyarakat

Bupati Cianjur Herman Suherman. Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur dalam hal ini Bupati Cianjur, Herman Suherman mengeluarkan Surat Edaran Bupati Cianjur dengan Nomor: 4431.1/5960/ KESRA tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Cianjur yang berlaku hingga 16 Agustus 2021 mendatang.

SE Bupati Cianjur tersebut berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 30 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2018 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan.

Dalam poin dan isi SE Bupati Cianjur, sama dengan sebelumnya, seperti memperhatikan laju peningkatan Covid-19. Surat tersebut dalam rangka upaya mengatur aktifitas serta mobilitas masyarakat guna menekan angka Covid-19 di Kabupaten Cianjur, selain itu juga agar dilakukan upaya tracking, tracing dan testing sebagai langkah memutus penyebaran Covid-19.

Pada SE Bupati Cianjur, turut dijabarkan mengenai Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di masa pandemi. Namun, tidak semua sekolah bisa melaksanakan PTM. Hanya kriteria tertentu saja bisa melangsungkannya salah satunya di wilayah kecamatan yang sudah berada di zona hijau atau aman.

Di poin pertama SE tersebut dijelaskan, PPKM di Kabupaten Cianjur dengan kriteria level 3 dilakukan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440- 717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 persen kecuali untuk SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB maksimal 62 persen sampai dengan 100 persen dengan menjaga jarak minimal satu meter setengah dan maksimal lima peserta didik per kelas.

Untuk PAUD maksimal 33 persen dengan menjaga jarak minimal satu setengah meter dan maksimal lima peserta didik per kelas.

Dalam kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen Work From Home (WFH). Sementara pada sektor esensial seperti keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang
berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan.

Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan, SE tersebut dikeluarkan untuk sebagai dasar pelaksanaan PPKM Level 3 di Kabupaten Cianjur. Meski demikian, poin pada aturannya sama seperti sebelumnya.

“Sama saja, itu sebagai acuan untuk pelaksanaan PPKM Level 3 di Kabupaten Cianjur,” ujarnya melalui sambungan telepon.

Sementara untuk PTM, orang nomor satu di Kabupaten Cianjur ini menjelaskan, PTM bisa dilakukan selama sekolah berada di wilayah atau kecamatan dengan kondisi aman. Jika kecamatan berada di zona hijau, maka PTM bisa dilangsungkan.

“Kalau itu, kita lihat dulu, sekolahnya berada di zona aman atau hijau tidak? Kalau di zona aman, boleh dilangsungkan tapi melalui pengkajian dan juga melangsungkan simulasi terlebih dahulu. Tapi tetap dengan prokes,” paparnya.

Sementara itu, mengenai aturan ganjil-genap, pihaknya saat ini tengah melakukan pengkajian terlebih dahulu. Lebih lanjut, ia memaparkan, ganjil-genap bukan untuk menghalangi aktifitas masyarakat. Namun lebih kepada mengontrol mobilitas masyarakat di Kabupaten Cianjur.

“Itu untuk mengontrol mobilitas masyarakat, saat ini masih dikaji dan belum kita keluarkan (peraturan, red). Jika memang bisa menurunkan mobilitas, kita akan pakai. Maka dari itu masih kita pantau terlebih dahulu, apakah efektif dilakukan,” jelasnya.

Di sisi lain, Ketua PHRI Kabupaten Cianjur, Nano Indrapraja mengungkapkan, menanggapi SE Bupati Cianjur perihal perpanjangan PPKM level 3 yang berkaitan dengan hotel dan restauran, bahwa sebetulnya seminggu setelah PPKM yang berakhir 2 Juli 2021 sudah jauh lebih baik.

“Masukan dari PHRI Kabupaten Cianjur agar diberikan kelonggaran kepada pengusaha restauran yang saat ini belum diizinkan dine in kecuali warung makan. PHRI Kabupaten Cianjur memberikan kelonggaran dine in 25 persen,” terangnya.

Lanjutnya, makan 30 menit, itu hanya istilah, lebih jelas, dirinya memaparkan, di restauran pelayan yang dari membawa menu ke meja hingga menghidangkan makanan sudah 20 menit, yang terpenting restauran bisa makan di tempat atau dine in. Pihaknya pun meminta Pemkab Cianjur bisa take and give, saat PHRI Cianjur melaksanakan aturan tapi pemerintah bisa mendengar apa yang dirasakan dan dikeluhkan serta direspon.

“Seminggu yang lalu, sudah melayangkan surat ke DPRD Kabupaten Cianjur dan bahkan ke Bupati Cianjur atas dasar penyampaian dari BPD Jawa Barat untuk melakukan audiensi dengan mendesak agar bantuan kepada pelaku pariwisata yang terdampak kurang lebih 5.700 orang dan hotel serta restauran 2.200 orang yang sangat ditunggu,” ungkapnya.

Pengelola Roofpark Resto and Cafe, Samsul Rizal menyambut baik dengan adanya kebijakan PPKM baru dengan perubahan 30 menit untuk makan di tempat.

“Kami merasakan antusias pengunjung yang mulai meningkat terutama di minggu-minggu ini, padahal sebelumnya kami sempat menutup sementara dikarenakan tidak adanya pengunjung dan penjualan delivery order juga tidak terlalu efektif mengingat orang ke Puncak mereka ingin berwisata duduk santai menikmati udara yang segar serta alam pegunungan,” ujarnya.

Dirinya pun berharap, kebijakan ini membawa angin segar untuk semua insan pariwisata terutama didaerah Cianjur tapi tentu tidak lupa untuk tetap menjaga prokes dengan ketat agar pandemi bisa cepat berlalu. (kim)