Sanksi Prokes PPKM Level 3 Masih Berlaku

RADARCIANJUR.com – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di Kabupaten Cianjur masih diberlakukan. Namun, sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) tetap ditegakkan. Hal tersebut agar masyarakat bisa menaati aturan tersebut sebagai salah satu langkah memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur, Hendri Prasetyadi menyebutkan, pemberlakuan sanksi administratif berupa denda maksimal Rp100 ribu untuk memberikan efek jera bagi masyarakat.

Dalam sehari terdapat puluhan pelanggar protokol kesehatan yang dikenai sanksi administratif, sebagian besar pelanggar tidak mengenakan masker.

“Setelah sempat ditiadakan, kembali sanksi administratif diterapkan di masa PPKM level 3 ini. Sanksinya berupa denda maksimal Rp 100 ribu,” ujarnya.

Sejak diberlakukannya sejumlah pelonggaran di masa PPKM level 3, ia mengungkapkan, disiplin dan ketaatan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sedikit menurun.

“Rata-rata dalam sehari terdapat 10 pelanggar yang dikenakan sanksi administratif. Sebagian besar pengguna jalan yang lalai mengenakan masker,” paparnya.

Hendri mengimbau masyarakat agar tetap taat dan patuh menjalankan protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menjaga jarak.

Sementara itu, Kapolres Cianjur, AKBP Doni Hermawan mengatakan, di Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 yang saat ini dilaksanakan di Kabupaten Cianjur, memang ada beberapa pembatasan kegiatan seperti halnya dilakukan di PPKM sebelumnya.

“Cara bertindak yang kami laksanakan utnuk mengurangi mobilitas masyarakat, karena memang ini menjadi hal yang memang dievaluasi berkaitan dengan mobilitas masyarakat,” terangnya.

Ia mengungkapkan, seperti diketahui di Kabupaten Cianjur memang ada beberapa jalur yang menjadi jalur utama terhubung dengan wilayah kabupaten kota lainnya.

“Artinya perlu kita lakukan pembatasan mobilitas. Untuk ganjil genap kita laksanakan, ini bukan penyekatan tetapi kegiatan ganjil genap untuk mengurangi mobilitas. Tujuannya itu dulu,” jelasnya.

Lanjutnya, urgensinya dalam pelaksanaan PPKM level ini untuk mengurangi penyebaran Covid-19, yaitu dengan mengurangi gerak masyarakat.

“Kita ketahui ada beberapa sektor usaha bidang ekonomi sudah pulih dibuka dengan prokes yang ketat, tapi kita perlu mengatur juga, mengendalikan supaya tidak ada lonjakan. Kita harus mengupayakan, minimal kita bisa mempertahankan di level 3, targetnya bisa menurunkan ke level 2 dan seterusnya,” harapnya. (kim)