P2G Nilai Tak Perlu Ada Konten Lain Soal Penanaman Karakter Pancasila

RADARCIANJUR.Com Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai penanaman karakter Pancasila dalam aspek pendidikan sudah berjalan dengan maksimal. Namun, ini tentu harus ditingkatkan.

Mengenai itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, saat ini memang penanaman karakter Pancasila juga tengah dijalankan oleh Kemendikbudristek. “Penanaman nilai-nilai Pancasila secara regulasi dalam kurikulum di satuan pendidikan (sekolah) memang tengah berjalan,” tutur dia kepada JawaPos.com, Kamis (19/8).

Namun, hal tersebut bukan merupakan hal baru. Penanaman karakter ini sudah berjalan sejak kepemimpinan Mendikbud Muhadjir Effendy pada periode 2016-2019 melalui Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.

Artinya, sebelum kepemimpinan Mendikbudristek Nadiem Makarim, penanaman karakter Pancasila kepada pelajar di Indonesia sudah dilakukan. Hal itu pun dia akui berjalan dengan baik.

“Jadi sebenarnya, kami menilai jika istilah Profil Pelajar Pancasila (PPP) yang tengah dikembangkan dan disosialisasikan Kemendikbudristek saat ini secara substansial meniru PPK yang dibuat era Mendikbud Pak Muhajir Effendy. Dengan kata lain, Profil Pelajar Pancasila (PPP) ala Mas Nadiem Makarim bukan hal baru,” imbuhnya.

Selain itu, dirinya juga menyinggung terkait adanya mata pelajaran baru Pendidikan Pancasila yang sempat ramai diperbincangkan. Padahal, substansinya sama seperti mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang sudah eksis selama ini.

“Ini membuat mata pelajaran Pendidikan Pancasila akan menambah beban pelajaran bagi peserta didik, tentu juga akan kontraproduktif dengan semangat penyederhanaan kurikulum yang saat ini tengah dilakukan Kemdikbudristek,” tuturnya.

Bahkan, beredar juga isu bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan mendorong dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum dibentuknya mata pelajaran Pendidikan Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal ini dikhawatirkan akan menghidupkan kembali pelajaran PMP seperti era orde baru.

“Pelajaran yang sangat indoktrinatif, normatif, tidak dialogis dan membosankan. Kami lebih setuju memperkuat nilai-nilai Pancasila yang sudah termuat dalam Kurikulum 2013,” tandas Satriwan.(mg/jpc)