Pariwisata Belum Stabil, PHRI Cianjur Minta Keringanan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran

Ketua PHRI BPC Cianjur Nano Indrapraja

RADARCIANJUR.com – Imbas anjloknya tingkat hunian hotel dan restoran di Kabupaten Cianjur, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pengurus Cabang (BPC) Cianjur meminta keringanan terkait pembayaran pajak bagi para pelaku pariwisata khususnya hotel dan restoran.

“Beberapa pekan kemarin kami menyampaikan secara lisan kepada Bappenda Cianjur mengenai pembayaran pajak bumi bangunan serta pajak pendapatan hotel dan restoran supaya ada keringanan pembayaran, tapi permohonan itu ditolak mentah-mentah,” kata Nano kepada radarcianjur.com belum lama ini.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, permintaan relaksasi untuk pengurangan atau bentuk apapun yang meringankan anggota PHRI selama ini kepada Bappenda Cianjur telah ditempuh. Hal tersebut disebabkan karena pendapatan para pelaku usaha khususnya hotel dan restoran, cukup anjlok. Terlebih di masa pandemi dan penerapan PPKM.

“Kami sepakat dengan teman-teman anggota PHRI Cianjur, untuk menunda pembayaran PBB hingga relaksasi ataupun bentuk pengurangan pajak bumi dan bangunan hotel diberikan diskon,” kata dia.

Permohonan tersebut, ungkap Nano, memang belum dalam bentuk surat. Namun melalui Kasie pengawasan di Bapenda pihaknya telah melakukan komunikasi secara baik.

“Sengaja saya baru berbentuk lisan dan koordinasi kepada pihak Bappenda, tadinya ingin melihat respon mereka kepada kami yang terdampak akibat pandemi dan PPKM. Tapi ternyata hingga kurang lebih tiga minggu lalu masih belum ada jawaban yang memuaskan,” ujarnya.

Menurut Nano, kesulitan di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini janganlah pemerintah hanya membicarakan target pemungutan pajak. Hal tersebut sungguh pemerintah sangatlah tidak peka terhadap para pelaku usaha, yang semestinya justru membantu mendorong dan sedikit meringankan beban mereka.

“Kami mohon kepada pemerintah, jangan hanya berbicara soal pungutan pajak, tapi perhatikan juga nasib para pelaku usaha apalagi atas dampak pandemi dan PPKM ini sangatlah memberatkan bagi kami,” pungkasnya.

Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Cianjur, Gagan Rusganda mengatakan, terkait dengan pajak bumi bangunan serta pajak pendapatan hotel dan restoran yang diajukan oleh wajib pajak kepada Bappenda Kabupaten Cianjur, tentu telah disampaikan kembali kepada wajib pajak.

“Telah kami sampaikan kepada para wajib pajak terkait memberikan penghapusan denda atau pembebasan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran sampai dengan 31 Desember 2021, dan perubahan tanggal jatuh tempo pembayaran yang asalnya setiap bulan akhir bulan September menjadi Akhir bulan Desember,” terangnya saat dihubungi, Kamis (2/9/2021).

Namun, lanjutnya, untuk nilai pokok pajak atas ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, memang tidak dilakukan pengurangan.

“Jadi pemberlakuan penghapusan denda atau pembebasan sanksi administrasi tidak hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan tapi juga berlaku untuk pajak Hotel, dan pajak hiburannya,” kata Gagan.

Selain itu, untuk permohonan dari wajib pajak sendiri selama pandemi dan imbas yang dihadapi para wajib pajak, tentu hingga saat ini selalu ada. Namun tidak hanya dari anggota PHRI saja, tapi dari wajib pajak lainnya dan para wajib pajak tersebut diberikan pembebasan atas sanksi adminitrasi dan denda atas keterlambatan pembayaran.

“Untuk masa pajak 2020 dan 2021 karena terjadinya pandemi Covid-19 ada kebijakan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan untuk ketetapan pajak sampai dengan nilai Rp 10.000,” pungkasnya. (dan)