Kawasan TNGGP Bakal Dijadikan Proyek Geothermal?

Sejumlah stakeholder di wilayah Utara Cianjur melakukan diskusi terarah atau Focus Group Discussion (FGD) terkait rencana pembangunan energi panas bumi. Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) direncanakan bakal dijadikan proyek pembangunan energi panas bumi atau energi geothermal oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

Hal tersebut dikuatkan setelah dilakukannya diskusi terarah atau Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri sejumlah stakeholder di wilayah Utara Cianjur, belum lama ini.

Tim Ahli Penelitian Panas Bumi, Achmad Sarmidi menuturkan, diskusi terarah atau FGD ini merupakan pertemuan kedua di tahun 2021, dengan membahas segala bentuk dampak positif dan negatif adanya rencana pemerintah pusat untuk membangun energi panas bumi ini.

“Ini sebetulnya merupakan salah satu proses membuat model untuk social engineering yang dibutuhkan kita bersama, yang kemudian baru turun ke lapangan dengan masyarakat,” ujar Achmad kepada radarcianjur.com, Sabtu (4/9).

Lebih lanjut ia mengatakan, pertemuan yang dilakukan ini tentu kedepannya diharapkan bisa menjadi kesepahaman bersama, mulai dari pengetahuan masyarakat tentang energi panas bumi, melihat kajian-kajian yang telah dilakukan oleh tim. Termasuk partisipasi dan komitmen antar setiap stakeholder.

“Jadi untuk menyusun konstruksi rekayasa sosial itu salah satunya tahapannya ini, dengan merangkul dan memberikan kesepahaman kepada masyarakat dan unsur lainnya,” ucap dia.

Tak hanya itu, ia menuturkan bahwa ketika pembangunan Geothermal itu terealisasi maka dampak positif dan negatifnya pun tentu bakal ada. Selain akan menjadikan energi panas bumi yang tadi disebutkan, juga bisa untuk bidang pertanian, pariwisata pemandian air panas, dan lain sebagainya, tergantung bagaimana karakteristik dari pemerintah dan instansi terkait yang mengelola itu.

Termasuk, lanjutnya, untuk dampak negatif pun tentu akan terjadi, misalnya dalam pengeboran, atau semacam eksplorasi lingkungan serta imbas domino yang nantinya bakal dirasakan masyarakat.

“Ini pasti bakal ada perubahan lahan. Bahkan gangguan alam dimungkinkan sekali bakal ada. Tapi pemerintah juga memiliki regulasi untuk mengurangi dampak itu, seperti mitigasi bencana atau lainnya. Jadi nanti semuanya akan bekerja di bawah ketentuan dan peraturan pemerintah,” paparnya.

Selain dengan melakukan diskusi atau sosialisasi ke sejumlah stakeholder, tentu pihaknya juga telah menyebarkan kuesioner bagi masyarakat yang nantinya dilanjutkan dengan skenario untuk membuat tahapan lainnya agar lebih maksimal.

“Intinya kita diskusi dengan tokoh masyarakat serta unsur pemerintah setempat ini karena disitu ada lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat serta tokoh masyarakat,” kata dia. (dan)