Dipanggil KPK, Kadisdikbud Cianjur : Tidak Ada Yang Jadi Tersangka

Himam Haris Kadisdikbud Cianjur

RADARCIANJUR.com- Pemeriksaan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penggunaan anggaran di lingkungan Disdikbud Cianjur tahun anggaran 2020 saat ia masih menjabat sebagai seakan masih menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat.

Ketidakjelasan bagaimana proses pemanggilan, berapa waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan pemanggilan dan hasil dari pertemuannya dengan lembaga antikorupsi di Indonesia ini seakan menjadi teka- teki yang masih belum terjawab di tengah upaya awak jurnalis untuk mengkonfirmasi kepada orang nomor satu di instasi yang menaungi bidang pendidikan Kabupaten Cianjur ini.

Pada kesempatan didalam sebuah kegiatan, Radar Cianjur berkesempatan bertemu dengan Kadis Disdikbud Kabupaten Cianjur Himam Haris dan langsung mengkonfirmasi perihal ketidakjelasan terkait pemanggilan yang dilakukan KPK.

Himam mengatakan, dirinya tidak peduli dengan anggapan masyarakat karena telah sesuai dalam bekerja memimpin Disdikbud Kabupaten Cianjur.

“Kalau bagi saya tidak apa. Yang penting tidak terjadi apa-apa dengan diri saya,”katanya.

Himam menjelaskan, ia tidak mau terulang kejadian tindakan korupsi di lingkungan Disdikbud Kabupaten Cianjur.

BACA JUGA : Kadisdikbud Cianjur Dipanggil KPK, Bupati : Jangan Dibesar-besarkan

“Insyaallah saya berkomitmen, justru saya tidak mau mempermalukan diri sendiri dan seperti kita ketahui dahulu sudah ada Operasi Tangkap Tangan (OTT), lalu kita tidak ingin memposisikan diri bertindak korupsi dan itu kita hindari,”ungkapnya.

Ia menegaskan, pemanggilan yang dilakukan KPK lebih kepada pembinaan.

“Justru saya dapat tugas bagaimana menghindari korupsi dan itu arahan dari sana, kita ada beberapa kabupaten dan kota yang diperingatkan jangan sampai terjadi hal seperti itu,”tuturnya.

Selain itu KPK juga menanyakan permasalahan yang ada di lingkup Disdikbud seperti kegiatan apa saja yang dilakukan, apakah terlihat berbahaya atau tidak.

“Gituh aja diskusi, ngobrol dan memberikan informasi gambaran dan kita ingin menjadi pengawal dan pembinaan anti korupsi sebagaimana arahan dari KPK,”terangnya.

Himam berharap, kegiatan pemanggilan yang dilakukan KPK terhadap dirinya menjadikan Disdikbud Cianjur bebas dari tindakan korupsi.

“Mudah-mudahan saya sudah di setujui bupati, saya ingin disdikbud menjadi zona integritas bebas korupsi,”ujarnya.

Disinggung mengenai adanya kemungkinan adanya tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa (Barjas) pada tahun 2020, Himam membantah.

“Tidak ada tersangka, kita sudah diperiksa Polda, kejari dan KPK. Dan kasus penyediaan barjas itu sudah selesai di tahun 2020,”ungkapnya.

Menurutnya, KPK telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam upaya penegakan korupsi di lingkup instansi.

“KPK itu justru bagus sebagai upaya pencegahan jangan sampai terjadi lagi, kemarin juga menanyakan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dan lainya,” ujarnya. (byu)