Itda Cianjur Wanti-wanti Pejabat Pemkab Jangan Lakukan Gratifikasi

Kepala Inspektorat Daerah (Itda) Kabupaten Cianjur, Cahyo Suprio. Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Inspektorat Daerah (Itda) Kabupaten Cianjur, terus mewanti-wanti dan mengingatkan para pejabat di semua sektor pemerintahan untuk tidak terlibat praktik gratifikasi.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Itda Kabupaten Cianjur, Cahyo Suprio di saat pelaksanaan sosialisasi pencegahan gratifikasi bersama KPK RI, di Hotel Sangga Buana, Pacet, Cianjur belum lama ini.

“Jadi dengan adanya sosialisasi pencegahan gratifikasi ini, semua pejabat pemerintahan dan pegawai negeri sipil (PNS) bisa menerapkan apa-apa yang telah disampaikan KPK dengan maksimal. Sehingga dapat membuat semangat kerja ASN lebih baik,” tutur Cahyo Suprio, Selasa (28/9/2021) sore.

Lebih lanjut ia menjelaskan, gratifikasi merupakan pemberian yang dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Baik yang diterima menggunakan sarana elektronik atau tanpa elektronik.

Tak hanya itu, gratifikasi pun tergolong kedalam tiga jenis, yang diantaranya gratifikasi kedinasan, suap, dan bukan suap serta kedinasan. Dari ketiga jenis tersebut, gratifikasi yang tidak diperbolehkan yakni kedinasan dan suap.

“Salah satu contoh yang paling diingatkan adalah penerimaan hadiah. Jadi walaupun penerimaan Hadiah itu dianggap biasa tetapi bisa menjadi salah satu tindak gratifikasi yang dilakukan oleh PNS atau pejabat pemerintahan,” jelasnya.

Di sisi lain, pihaknya mengaku, bahwa hingga saat ini, Itda Cianjur belum pernah menerima laporan atau ada yang melapor dari pihak yang dilaporkan terkait pelanggaran gratifikasi di lingkungan Pemkab Cianjur.

“Selama ini belum ada yang melapor atau yang dilaporkan. Tapi kita terus mengingatkan kepada para pejabat semua agar gratifikasi ini betul-betul dipahami. Jangan sampai terjadi di lingkungan Pemkab Cianjur ini,” kata dia.

Kendati begitu, ia menjelaskan, ketika misalnya ada yang melakukan gratifikasi khususnya di lingkungan Pemkab Cianjur, tentu pihaknya akan melakukan investigasi, klarifikasi, dan mengecek pembuktian kebenaran tindakan tersebut.

“Jadi ketika misalkan ada laporan dari masyarakat terkait tindak gratifikasi maka kami akan mengecek dan mengintrogasi kebenarannya, setelah itu baru kita lihat apakah masuk kategori gratifikasi rendah, sedang atau berat,” terangnya.

Dia berharap, dengan telah dilakukanya sosialisasi pencegahan gratifikasi oleh KPK RI, semua OPD akan terbebas dari praktik gratifikasi.

“Mudah-mudahan ini bisa menekan praktik gratifikasi di Cianjur dan menjadikan semangat semua instansi pemerintahan menjadi lebih baik ke depannya,” pungkasnya. (dan)