Lima Kecamatan Fokus Penanganan Miskin Ekstrem

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com – Lima kecamatan menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem, usai Kabupaten Cianjur dinyatakan berada di peringkat pertama menjadi daerah berkategorikan miskin ekstrem di Provinsi Jawa Barat.

Saat ini Kabupaten Cianjur menjadi salah satu prioritas tempat penanganan kemiskinan ekstrem yang dilakukan pemerintah pusat. Sebelumnya ada beberapa kabupaten di Jawa Barat yang masuk prioritas penanganan kemiskinan parah yakni Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Karawang. Kelima daerah itu ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanggulangan miskin ekstrem di Jabar Barat pada 2021.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur Asep Suparman mengatakan, ada lima kecamatan yang akan menjadi pilot project dari program kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cianjur.

Kelima kecamatan itu adalah Kecamatan Cijati, Kecamatan Cidaun, Kecamatan Campakamulya, Kecamatan Pasirkuda, dan Kecamatan Tanggeung. Dari lima kecamatan itu masing-masing diambil lima desa.

“Jadi kemiskinan ekstrem itu datanya dari indeks desa mandiri salah satunya itu dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kita berkolaborasi dengan Bappeda sebagai Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),” kata Asep kepada Radar Cianjur, Senin (4/10).

Saat ini menurutnya, Pemkab Cianjur masih menunggu regulasi pemerintah pusat untuk program lokus penanganan kemiskinan ekstrem. “Adapun program dan penanganannya seperti apa kita tunggu dari pusat,” jelasnya.

Asep menjelaskan, konsep kemiskinan ekstrem ini yakni mengukur kemampuan suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan catatanya ada lebih dari 90 ribu masyarakat miskin di Kabupaten Cianjur.

Namun untuk penanganan belum dapat menyeluruh. “Mungkin tersebar di 32 kecamatan. Akan tetapi, lokusnya di lima kecamatan karena asumsinya kemiskinan fokus di kecamatan itu,” paparnya.

Asep menegaskan, kecamatan dan desa lain masih akan mendapatkan penanganan secara bertahap. Meskipun pilot project fokusnya di lima kecamatan. “Targetnya kan Desember 2021, tapi bukan berarti penuntasan, mudah-mudahan ada program tambahan,” terangnya.

Asep berharap, program penanganan kemiskinan ekstrem di Cianjur bisa menjadi solusi agar mengurangi angka kemiskinan. “Mudah-mudahan bisa menjadi solusi agar tidak menambah jumlah kemiskinan,” pungkasnya.

Sebelumnya, jumlah pendudukan Kabupaten Cianjur termasuk dalam kategori daerah berpenduduk miskin sebesar 4 persen, dan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 90.480 jiwa.

Selain itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur, angka kemiskinan secara keseluruhan di daerah berjuluk Kota Santri ini mencapai 10 persen atau sekitar 300 keluarga.

Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan, Cianjur saat ini berada di peringkat pertama tingkat kemiskinan dari lima kabupaten di Provinsi Jawa Barat. “Iya kita masuk dalam lima daerah di Jawa Barat dengan tingkat kemiskinan tinggi, dengan jumlah 90 ribu jiwa,” ungkapnya.

Herman menuturkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Cianjur yang berada di peringkat terakhir di Jawa Barat dengan angka 65,38 menjadi salah satu faktor yang membuat indeks kemiskinan menjadi naik. “IPM yang rendah mengakibatkan angka kemiskinan tinggi di Kabupaten Cianjur,” tuturnya.

Herman menambahkan, pemkab akan berupaya mengetaskan kemiskinan sekaligus meningkatkan IPM. Diantaranya melalui peningkatan kualitas pendidikan hingga pertanian.

“Untuk pendidikannya kita akan genjot dengan memperbanyak PKBM sebagai sarana bagi mereka yang putus sekolah. Kemudian pertanian digenjot karena mayoritas warga Cianjur itu petani, dan kami fasilitasi pemasarannya melalui BUMD perdagangan. Diharapkan dengan pendidikan yang bagus dan sektor ekonomi dari pertanian yang meningkat bisa mengeraskan kemiskinan,” paparnya.

Herman menjelaskan, nantinya ada upaya pembagian program baik pusat sampai tingkat kabupaten dan kota untuk menurunkan angka kemiskinan. “Justru itu bagus diarahkan oleh pemerintah pusat, nanti akan dibagi-bagi mana yang ditangani pusat, provinsi dan kita (Pemkab Cianjur,red) dan semuanya sama dalam rangka percepatan IPM,” pungkasnya.(byu/nag)