PTM Terbatas, Pantau Siswa di Dalam dan Luar Sekolah

Ilustrasi pembelajaran tatap muka (PTM)

RADARCIANJUR.com – Pembelajaran sudah kembali dibuka. Namun, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas tersebut dinilai masih menimbulkan kekhawatiran terjadinya penyebaran. Terlebih saat di luar lingkungan sekolah.

Protokol kesehatan (Prokes) terhadap murid harus dipantau hingga kembali pulang ke rumah. Namun pemantauan sangat terbatas bagi pihak sekolah, pasalnya pihak sekolah hanya memantau prokes murid hanya di lingkungan sekolah saja.

Sehingga perlu adanya peran serta orang tua dan guru untuk terus mengingatkan kepada murid agar tidak lengah terhadap prokes.

Wakil Bupati Cianjur, TB Mulyana Syahrudin mengatakan, kekhawatiran tersebut ada. Pihaknya selalu menitipkan catatan kepada pihak sekolah agar selalu ekstra hati-hati dan untuk tidak pernah bosan mengingatkan prokes baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar. “Ada kekhawatiran. Makanya dalam kunjungan ke setiap sekolah menyampaikan kepada tenaga pengajar masing-masing untuk ekstra hati-hati. Mengingatkan anak-anak untuk disiplin prokes, terutama di lingkungan luar sekolah saat pulang dan berangkat. Karena tenaga pengajar terbatas pengawasan. Diharapkan jika diingatkan bisa menghindari penyebaran,” ujarnya, kemarin.

Bukan hanya berpesan, dirinya juga menekankan kepada semua siswa agar tidak masuk sekolah terlebih dahulu jika di lingkungan keluarga salah satu anggotanya dalam kondisi sakit. Pihak sekolah pun harus memberikan izin.

Guru maupun tenaga pengajar lainnya harus ada komunikasi dengan wali murid. Pasalnya, khawatir ada kelengahan saat kondisi tersebut di saat mudir merindukan PTM, memaksakan untuk pergi ke sekolah.

BACA JUGA : Cianjur Masuk Level 3, Objek Wisata Tutup Sementara

“Karena bisa saja, anak sudah lama ingin PTM, malah anak memaksakan untuk PTM. Guru harus ada komunikasi dengan wali murid agar tidak terjadi,” ungkapnya.

Lanjutnya, sebelumnya ramai mengenai adanya release dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perihal terdapatnya kluster sekolah namun sudah diralat dikarenakan belum terverifikasi. Akan tetapi, seharusnya hal tersebut menjadi peringatan bagi semua pihak terutama sekolah. “Dengan adanya release tersebut, bukan tidak mungkin sekolah menjadi kluster. Sehingga jadikan itu sebagai peringatan untuk kita. Selain itu, jika ada kantin di sekolah, maka kami tidak segan-segan untuk menutup sementara PTM terbatas di sekolah tersebut,” tegasnya.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Sahli Saidi memaparkan, selama pantauan di lapangan, prokes di sekolah maupun di luar sekolah terpantau diterapkan oleh murid saat kunjungannya ke beberapa sekolah di wilayah Cianjur Selatan. “Hasil sidak di lapangan aman-aman saja, di luar lingkungan sekolah tetap menggunakan masker,” terangnya.

Namun, pria yang biasa disapa Bang Sahli ini menegaskan agar di sekolah tidak ada yang berjualan maupun adanya kantin. Selain itu, orang tua tidak diperkenankan untuk menunggu siswa yang tengah melaksanakan PTM terbatas. Dikhawatirkan itu menjadi salah satu penyebab adanya kluster. “Catatannya jangan ada jualan dan kantin serta orang tua jangan berkerumun di sekolah. Biasanya orang tua murid suka memanfaatkan waktu untuk mengobrol atau menggosip sembari menanti murid, tidak boleh ada itu,” tegasnya.

Selama PTM terbatas, berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur sudah .209 Sekolah Dasar (SD) dan 379 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara untuk di tingkat sekolah Menengah Atas (SMA) dari data Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Barat terdapat kurang lebih 89 sekolah.

Meski sudah dilakukan tatap muka, upaya menghindari terjadinya kluster sekolah, pembelajaran dibatasi hingga 50 persen kapasitas murid. Selain itu, dalam waktu satu minggu, murid hanya melakukan PTM dua kali dengan durasi waktu dua jam setengah. “Sudah hampir seluruhnya melaksanakan PTM terbatas, selain itu tenaga pengajar juga wajib sudah divaksin minimal dosis pertama. Kalau belum, melaksanakan pembelajaran atau mengajarnya secara daring,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur, Himam Haris.

Mengenai keberadaan kantin, pihaknya tidak memperkenankan untuk membuka kantin. Pasalnya, hal tersebut dikhawatirkan terjadi kerumunan dan menjadi penyebab salah satu awalnya terjadi penyebaran Covid-19.

Senada dengan Kadisdikbud Kabupaten Cianjur, Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Barat, Endang Susilastuti menuturkan, kantin memang tidak diperkenankan karena yang difokuskan adalah pembelajaran terbatas.
“Kantin tidak boleh, karena ini hanya pembelajaran terbatas,” paparnya.

Endang memaparkan, aturan yang sama pun diberlakukan pembelajaran terbatas di tingkat SMA sederajat yakni protokol kesehatan (prokes) dan tenaga pengajar harus sudah divaksinasi minimal dosis pertama.

Akan tetapi, lanjutnya, beberapa tenaga pengajar didapati belum menerima vaksin dosis pertama dengan berbagai pertimbangan seperti tengah mengandung dan memiliki penyakit bawaan. Sehingga mengharuskan pengajar melakukan pembelajaran secara daring. “Guru hingga staf sudah harus divaksin minimal dosis pertama. Kalau pun belum itu biasanya tengah mengandung atau memiliki penyakit bawaan, jadi pembelajarannya secara daring atau virtual. Selama ini semua sekolah sudah sesuai protokol kesehatan (prokes) dengan pembelajaran dilakukan selama dua jam setengah dan seminggu dua kali melakukan PTM terbatas,” terangnya. (kim)