Nakes Cianjur Belum Terima Sepenuhnya Insentif Covid-19

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com- Insentif tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Cianjur dikabarkan belum diberikan sejak tiga bulan terakhir. Bahkan, insentif penanganan Covid-19 tersebut tidak sesuai ketentuan sejak Januari 2021.

Salah satu nakes di RSUD Cianjur yakni Usep (bukan nama sebenarnya) mengungkapkan, insentif diterimanya terakhir pada bulan Juni, sementara Juli sampai Oktober saat ini belum kembali diterima.

“Sudah tiga bulan tidak ada insentif. rekan-rekan Nakes sudah banyak yang mempertanyakan, karena tetap untuk penanganan setiap hari meskipun kasus mulai turun,” ujarnya.

Lanjutnya, nakes menerima insentif Covid-19 disesuaikan dengan kebijakan pusat dengan nominal Rp7 juta. Sedangan pada Januari 2021, nakes menerima insentif sebesar Rp3,5 juta.

“Katanya karena disesuaikan dengan kemampuan daerah, jadi kami hanya terima setengah dari ketetentuan pusat. Tapi kabarnya sekarang harus sesuai dengan kebijakan pusat,” ungkapnya.

“Jadi selain ada tunggakan insentif, teman-teman juga menunggu kejelasan sisa pembayaran insentif dari Januari,” sambungnya.

BACA JUGA : Vaksinasi di Kecamatan Sukaresmi Baru 30 Persen

Dirinya berharap tunggakan dan kekurangan insentif tersebut segera dibayarkan, dikarenakan nakes lainnya pun mengharapkan hal tersebut segera cair.

“Kasihan teman-teman nakes, sudah bekerja sejak awal pandemi hingga sekarang tapi masih saja ada insentif yang ditunggak dan nilainya kurang dari ketentuan,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan, terkait insentif yang belum dibayar, dirinya akan menugaskan Dinkes untuk segera menindaklanjuti dan membayar tunggakan.

“Nanti saya tanyakan ke Dinkes, informasinya sudah, tapi kalau memang belum segera dibayarkan,” jelasnya.

Terkait nilai insentif, Herman mengaku memang sebelumnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Namun lantaran berdasarkan kebijakan pusat harus sesuai dengan nilai yang ditentukan, Pemkab akan membayarkan kekurangan di perubahan anggaran.

“Memang ada kekurangan, karena ternyata harus sesuai dengan nilai yang ditentukan pusat. Sudah dianggarkan, rencananya di bayar di APBD perubahan,” tutupnya. (kim)