Lapas Cianjur Turut Berkontribusi dalam Akselerasi Ekonomi Nasional

DARING: Melalui virtual, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur mengikuti seminar nasional Kemenkumham RI. (Foto Lapas Cianjur For Radar Cianjur)

RADARCIANJUR.com- Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021. Seminar Nasional ini dilaksanakan secara hybrid, luring di
Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM serta daring melalui zoom serta youtube mengundang seluruh elemen masyarakat agar dapat berperan aktif ikut serta membangun
Indonesia yang lebih baik.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa seminar Nasional ini adalah momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha.

“Hasil dari seminar ini nantinya akan
dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan
mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital serta mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness),” ujarnya.

Melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan. Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan
menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor.

“Guna mempertajam mainstreaming Bisnis dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk
memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis,” paparnya.

Di seminar tersebut turut dihadiri Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin sebagai Keynote Speaker. Wapres menyampaikan bahwa kondisi pandemi ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-
undangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional.

Aturan kedaruratan dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang lebih besar. Wapres menegaskan bahwa konsep rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa dengan pintu darurat di masa krisis dapat kita aplikasikan dalam tata peraturan perundang-
undangan.

Setiap keputusan atau kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik utamanya azas kemanfaatan dan kepentingan umum. Berbagai narasumber baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku
ekonomi berkumpul dalam seminar ini, untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional.

Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Cianjur, Heri Aris Susila mengungkapkan, Lapas Cianjur turut mengikuti pelaksanaan kegiatan, bertempat di Ruang Rapat Lapas Kelas II B Cianjur yang dipimpin langsung Kalapas Cianjur didampingi oleh Pejabat Struktural Lapas Cianjur.

Dirinya mengingatkan kepada seluruh pejabat struktural yang hadir agar turut serta membangun perekonomian Indonesia mulai dari yang terkecil.

“Saya berpesan agar kita dapat mengimplementasikan pengembangan perekonomian di Lapas Cianjur ini, salah satunya dengan meningkatkan produktifitas warga binaan yaitu kegiatan yang dapat menghasilan dari kegiatan kerja,” terangnya. (kim)