Bupati : Sewa Lahan SMAN 2 Cianjur Kewenangan Pemprov Jabar

Bangunan Sekolah SMAN 2 Cianjur. Foto : Bayu Nurmuslim / Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com– Sewa lahan bangunan SMAN 2 Cianjur yang kini menempati tanah Desa Limbangansari hingga kini masih belum ada kejelasan sehingga menjadi tanda tanya besar.

Pasalnya, Pemdes Limbangansari selalu pemilik tanah dibangunan baru sekolah itu belum mendapatkan uang sewa lahan selama hampir tiga tahun.

Bupati Cianjur Herman Suherman bersikukuh bahwa kewenangan sewa lahan SMAN 2 Cianjur ada di tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat

“Dulu MoU memang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur pada saat bahwa SMA itu masih ada di bawah Pemkab Cianjur, namun pada saat itu setahun kemudian dialihkan ke provinsi,”ungkapnya.

BACA JUGA : Bantu Proyek Konstruksi, Seorang Pemuda Tertusuk Besi Ulir di Kepala

Atas dasar tersebut, lanjut Herman, otomatis segala kepengurusan SMA Negeri 2 Cianjur berpindah tangan ke Pemprov Jawa Barat.

“Secara hirarki karena pindah kewenangannya pasti ke provinsi, dulu SMA memang di bawah Kabupaten tapi dipindahkan ke provinsi otomatsi seagala sesuatunya ke dinas provinsi,”paparnya.

Padahal, sebelumnya diberitakan, KCD tidak memiliki MoU atau perjanjian sewa, yang ada sewa hanyalah kabupaten dan desa.

Kasubbag TU KCD Wilayah VI, Tapip Wahyu Nugraha menjelaskan, pihaknya saat ini sedang berupaya untuk pembebasan lahan dengan sisa lahan pembebasan. Ia menjelaskan, tahun lalu sudah akan dibahas namun karena ada Covid-19 maka tidak dijadikan prioritas.

“Intinya SMAN 2 Cianjur itu tidak ada MoU sewa, yang ada sewa itu setahu saya dulu kabupaten dengan desa,”paparnya.

Ia menuturkan, penyelesaian masalah itu mulai dilakukan lagi di tahun 2021-2022. Sehingga ia berharap tidak ada refocusing anggaran. Jika anggaran direfocusing maka akan sulit melakukan pembebasan lahan.

“Jadi intinya yang ada di kita itu sekolah tidak ada MoU dengan desa, yang ada itu setahu saya sejarahnya dulu kabupaten. Kami itu hampir tiap bulan menampung aspirasi masyarakat yang tentang pembebasan itu. Sekarang posisi desentralisasi rencananya, karena itu adanya di Disdik di bidang, jadi cabang dinas dulu tidak terlibat,”terangnya.

Lanjut Tapip, pada tahun 2022 sudah ada rencana desentralisasi ke cabang dinas dan anggarannya pun sudah dipersiapkan, tapi kondisi pandemi sehingga belum dapat terealisasi.

“Lolos atau tidak dalam artian lolos anggarannya atau tidak karena kondisi Covid-19 negaranya. Sekolah tidak ada sewa dengan desa, yang ada itu kabupaten. Kalau memang argumennya ada kita coba telusuri betul tidaknya. Kalau memang ada sewa itu kewajiban harus bayar,”pungkasnya. (byu)