Fasyankes Pemerintah Jangan Coba-Coba Beri Vaksin Booster, Sanksinya Bisa Pemecatan

RADARCIANJUR.com- Pelaksanaan vaksin booster saat ini hanya diperuntukan kepada tenaga kesehatan. Sementara untuk kalangan umum atau pejabat, belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut.

Akan tetapi, untuk fasilitas umum atau klinik diperbolehkan selama itu bukan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) milik pemerintah. Pasalnya ada sanksi yang menunggu bagi fasyankes pemerintah yang melakukan hal tersebut.

Jubir Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Cianjur, dr Yusman Faisal mengatakan, untuk vaksin gotong royong diperbolehkan namun tidak di fasyankes pemerintah.

“Wahananya ada itu di vaksinasi gotong royong, intinya bayar. Kalau yang bayar terserah mau berapa kali pun, tapi tidak ke fasyankes pemerintah,” ujarnya.

Lanjutnya, sanksi yang diberikan dari mulai teguran hingga sanksi administratif atau dikeluarkan dikarenakan merugikan negara.

“Tergantung. Kalau jumlah yang sangat besar tentu menjadi penilaian tersendiri, mungkin ada sanksi administratif. Bisa saja sampai dikeluarkan, tapi untuk klinik swasta memang diizinkan tapi konsekuensinya bayar,” jelasnya.

Jika adanya temuan, pihaknya akan melakukan pengkajian terhadap fasyankes pemerintah yang melanggar aturan tersebut sebelum menjatuhkan sanksi.

“Kalau temuannya satu atau dua kali, sanksinya tidak terlalu berat. Tapi kalau sudah banyak, itu yang harus ada sanksi tegas,” tutupnya. (kim)