Buruh Unjuk Rasa Tuntut UMK Naik 10 Persen

SAMPAIKAN TUNTUTAN : Buruh di Depok yang tergabung dalam FSPMI sedang melakukan orasi, dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan PT Xacti, Selasa (26/10). IST

RADARCIANJUR.com –  Sejumlah buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok, melakukan aksi unjuk rasa, Selasa (26/10/2021) pagi.

Demo yang disuarakan di depan perusahaan ini, menutut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) 2022 hingga 10%, sebelum diputuskan. Tuntutan tersebut didasari berdasarkan hasil survei, rata-rata 60 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) mengalami kenaikan.

Sekjen FSPMI, Wido Pratikno mengatakan, dalam aksi unjuk rasa ini ada puluhan buruh yang berasal dari PT Xacti dan Panasonic yang melakukan aksi. Aksi tersebut dilakukan di halaman perusahaan mereka masing – masing.

“Hari ini (Kemarin) unjuk rasanya kita lakukan di depan pabrik saja,” kata Wido kepada Harian Radar Depok (Group Pojoksatu.id), Selasa (26/10/2021).

Dia mengungkapkan, dalam aksi ini mereka menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya kenaikan UMK/UMSK tahun 2022 sebesar 10 persen, pemberlakuan UMSK 2021, pencabutan Undang – Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), dan PKB tanpa Omnibus Law.

“Ada empat poin tuntutan kami dalam aksi unjuk rasa,” tuturnya.

Dia menyebutkan, salah satu poin tuntutan yaitu kenaikan UMKM/UMSK sebesar 10 persen di lakukan karena berdasarkan hasil surveinya, rata-rata 60 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) mengalami kenaikan.

Dari survei ditemukan yang paling mengalami lonjakan kenaikan harga adalah transportasi, terutama angkot dengan pandemi sedikit sekali yang beroperasi jadi berpindah ke transportasi online sehingga biaya transport meningkat tajam.

“Terus harga bahan pokok juga meningkat rata-rata 7-10%,” bebernya.

Aksi hari ini (Kemarin) berlangsung dengan tertib dan memenuhi protokol kesehatan yang ketat. Akan tetapi, jika tuntutan mereka tidak direalisasikan, bukan tidak mungkin mereka akan melakukan aksi yang lebih besar.

“Kita menunggu instruksi dari KSPSI untuk aksi selanjutnya,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Depok, Mohammad Thamrin mengaku, serikat pekerja di Depok belum mengajukan permintaan kenaikan UMK di Depok secara tertulis.

“Nanti akan kami jadwalkan untuk pembahasan UMK dan mengundang semua stakeholder terkait, termasuk BPS Kota Depok,” ungkap Thamrin.

Thamrin mengatakan tidak mengetahui berapa besaran UMK yang dimintakan serikat pekerja untuk tahun 2022 mendatang.

“Kemungkinan pertemuan dilakukan awal November. Secara resmi melalui surat belum ada pengajuan kenaikan UMK dari serikat pekerja di Depok,” pungkasnya.

Sebelumnya, menjelang penetapan Upah Minimum (UM) Tahun 2022, Kementerian Ketenagakerjaan menggelar dialog bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripnas) di Jakarta.

Dialog selama dua hari, 21 Oktober 2021 hingga 22 Oktober 2021, digelar sebagai persiapan dan penyamaan pandangan khususnya mengenai mekanisme penetapan upah minimum, sejalan dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Dalam pertemuan ini dibahas mengenai hal-hal strategis yang perlu disiapkan untuk penetapan Upah Minimum dan isu-isu yang berkembang terkait penetapan Upah Minimum,” ujar kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

Dalam pertemuan tersebut Depenas dan LKS Tripnas sepakat untuk mendorong penetapan Upah Minimum yang sesuai dengan ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Bagi para pihak yang tidak puas, mereka bisa menggunakan mekanisme gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Ditegaskan Putri, Depenas dan LKS Tripnas menyadari bahwa penetapan Upah Minimum tidak dapat memuaskan seluruh pihak, mengingat energi seluruh anak bangsa telah terkuras untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

“Dengan demikian maka Depenas dan LKS Tripnas berharap harus saling menahan diri agar dapat segera keluar dari tekanan akibat pandemi COVID,” katanya.

Sesuai arahan Menaker Ida Fauziyah, Putri mengatakan bahwa pada prinsipnya penetapan upah bertujuan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan bagi seluruh pihak dalam konteks untuk mencapai kesejahteraan pekerja/buruh, namun tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.

“Jadi tak hanya berpikir kesejahteraan pekerja/buruh, tapi juga berpikir atau memperhatikan kemampuan perusahaan sehingga kelangsungan bekerja dapat terjaga, dengan demikian dapat mendorong perekonomian nasional,” ujarnya.

Indah Putri Anggoro memahami bahwa penetapan UM tahun 2022 yang mengalami kenaikan belum dapat memenuhi ekspektasi sebahagian pihak, namun penetapan UM tersebut harus diapresiasi sebagai langkah maju, mengingat saat ini masih dalam masa pemulihan dari dampak COVID-19.

Hal ini tentunya lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021 lalu yang tidak terdapat kenaikan Upah Minimum.

“Depenas dan LKS Tripnas berharap para pihak agar tidak berkutat pada Upah Minimum, melainkan mendorong perjuangan kepada upah berdasarkan struktur dan skala upah sebagai wujud produktivitas. Dengan demikian apabila lebih produktif maka kita sebagai bangsa akan meningkatkan daya saing,” katanya.

Ke depan, Depenas dan LKS Tripnas akan mendorong dan membangun mekanisme komunikasi yang lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga pembahasan isu pengupahan tidak hanya terfokus pada Upah Minimum namun juga pada hal-hal lain yang lebih membangun.

“Mudah-mudahan dialog persiapan penetapan UM Tahun 2022 ini, dapat memberikan pondasi yang kokoh dan penguatan sinergi stakeholder sehingga proses penetapan UM Tahun 2022 dapat berjalan dengan baik, tertib dan lancar tanpa kendala yang berarti,” kata Dirjen Indah Anggoro Putri.

(rd/van/pojokjabar)