Belasan Ribu Hektar Lahan Bekas HGU di Cianjur Terbengkalai

TAMPUNG KELUHAN: Anggota Komisi II DPR RI, Irwan Ardi Hasman datangi petani di Cianjur dan melihat banyaknya lahan tertidur bekas HGU. (Foto Hakim Radar Cianjur)

RADARCIANJUR.com- Anggota Komisi II DPR RI, Irwan Ardi Hasman melakukan kunjungan ke Kabupaten Cianjur. Kunjungan tersebut untuk melihat kondisi pertanahan di Kota Santri. Dari hasil pantauan, terdapat lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak dimanfaatkan.

Bukan berukuran kecil, namun belasan ribu hektar tersebut dibiarkan begitu saja. Sehingga pihaknya sangat menyayangkan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian.

“Di saat reses, saya menerima aspirasi dari masyarakat kebanyakan mengeluh ketidakmampuan menggarap lahan-lahan eks HGU. Baik HGU BUMN ataupun HGU swasta dalam posisi terlantar tidak dimanfaatkan yang luasnya lebih dari belasan ribu hektar di Cianjur saja,” ujar Anggota Komisi II DPR RI, Irwan Ardi Hasman.

Lanjutnya, jika lahan tersebut bisa diberdayakan kepada masyarakat yang saat ini sudah beberapa sudah menggarap, namun tidak ada legalitas. Sehingga hanya menggarap saja.

“Kami melihat, kenapa tidak diformalkan lahan ini diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola daripada menjadi lahan tidur atau terlantar. Sehingga Pemda Cianjur diuntungkan jika dijadikan sertifikat, pemda akan menerima PBB setiap tahun atau pajak,” terangnya.

Bahkan, perekonomian Cianjur akan hidup dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa naik. Dirinya pun berharap bisa diperjuangkan.

Semakin cepat lahan disertifikat, bukan hanya Pemkab Cianjur saja, namun Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan diuntungkan dalam detail tata ruang.

“BPN juga diuntungkan disini,” tegasnya.

Saat ini, dirinya pun melakukan keliling ke berbagai wilayah di Kabupaten Cianjur untuk melihat status tanah di Cianjur.

“Hal ini sangat membantu ekonomi, masyarakat tumbuh dan hidup lebih jelas, sekarang menggarap seperti curi-curi. Lahan bukan punya mereka tapi digarap, pajak juga enggak masuk. Ini kenapa tidak diformalkan saja,” paparnya.

“Mereka (penggarap, red) diberikan kejelasan. Kita tingkatkan dari penggarap menjadi petani pemilik lahan,” sambungnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur, Prasetyo Harsanto menambahkan, mayoritas mata pencaharian masyarakat Cianjur adalah petani, sehingga pihaknya memiliki tugas kenyamanan petani agar memiliki kepastian hukum mengenai tanah yang digarap.

“Kita harapkan, kesejahteraan petani akan lebih baik dengan modal tanah yang digarap setelah memiliki kepastian hukum atas tanah tersebut dan juga dengan sendirinya indeks pembangunan manusia meningkat serta PAD dari pajak kepemilikan tanah meningkat,” jelasnya. (kim)