Perjuangkan UMK Cianjur Naik 21 Persen, SPN Geruduk Disnakertrans

SEPAKAT: Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Cianjur mendatangi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Cianjur untuk audiensi mengenai permintaan UMK Cianjur naik sebesar 21 persen. (Foto Hakim Radar Cianjur)

RADARCIANJUR.com- Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Cianjur terus berupaya dalam memperjuangkan UMK 2022. Langkah SPN saat ini mendatangi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur, Rabu (10/11).

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait lainnya, seperti Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Cianjur.

Ketua SPN Kabupaten Cianjur, Hendra Malik mengatakan, pihaknya menyampaikan alasan kenaikan UMK 2021 harus 21 persen. Salah satunya, adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2.

“Dalam UU, menyatakan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak,” ujarnya.

Lanjut Hendra, agar memperkuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur dalam merekomendasikan kenaikan UMK, sehingga tidak menggunakan Pertaruran Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

“Karena jelas kalau pakai Peraturan Pemerintah Nomor 36 itu merugikan buruh,” tegasnya.

Hendra bersyukur semua pihak dalam audiensi tersebut sepakat untuk memperjuangkan kenaikan UMK. Mengingat, Bupati Cianjur, Herman Suherman pun mendukung hal tersebut.

“Tanggal 25 akan dibahas di rapat dewan pengupahan,” paparnya.

Tidak hanya itu, dari audiensi ini menghasilkan risalah kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam audiensi tersebut.

“Selain itu, mereka menuntut bupati membuat Perbup sebagai jaring pengaman buruh di Cianjur yang berhubungan dengan pengupahan,” jelasnya.

Ia menambahkan, kenaikan UMK 21 persen berlaku untuk pekerja lajang dan usia kerja 0 sampai 1 tahun.

“Dan yang lebih dari 1 tahun ke atas dan sudah berkeluarga maka itu dipertegas oleh perbup, jadi tidak memakai UMK jadi bisa di atas UMK,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Kepala Disnakertrans Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani menjelaskan, SPN meminta untuk menaikan UMK 2022 sebesar 21 atas beberapa pertimbangan.

“Seperti karena Cianjur masuk ke angka kemiskinan ekstrem, juga supaya daya beli masyarakat Cianjur jadi meningkat,” terangnya.

Pihaknya akan memfasilitasi selama itu berkaitan dan sesuai ketentuan yang ada. Ia menyebut, Disnakertrans Cianjur akan mempertimbangkan sebagai referensi di rapat dewan pengupahan.

“Harapan ke depan memang ruang publik seperti ini diharapkan untuk bisa menambah khazahan tata kelola berpikir kita dalam memberikan pelayanan,” paparnya.

“Hal positif yang kita serap sebagai bahan inspirasi dalam memberikan pelayanan dan membantu kesejahteraan mereka selama sesuai aturan yang ada,” sambungnya. (kim)