Cegah Covid-19 di Klaster Hajatan

DISWAB: Salah satu calon pengantin tengah dilakukan swab antigen sebagai aturan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cianjur.

RADARCIANJUR.com – Pengetatatan aturan pada pelayanan pelaksanaan akad nikah menyesuaikan surat edaran pemerintah pada perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Level 2 hingga Level 4 selama tujuh hari kedepan.

Karenanya, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cianjur menegaskan persyaratan layanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) masih mengacu pada SE Dirjen Bimas Islam No. P.002/DJ.III/Hk.007/07/2021 dan

SE Bupati Cianjur Nomor 003/3780/Kesra, tentang larangan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan keramaian. Dalam aturan tersebut diatur Petunjuk Teknis (Juknis) Layanan Nikah pada KUA masa PPKM Darurat.

Salah satu isi aturan tersebut adalah syarat melampirkan hasil negatif surat swab antigen sebelum pelaksanaan akad nikah.

“SE itu tetap kami jadikan acuan sesuai peraturan yang berlaku, salah satunya harus melampirkan hasil negatif surat swab antigen hingga darurat PPKM Cianjur dicabut, namun untuk saat ini KUA Kecamatan Cianjur masih menyesuaikan aturan dari Kementerian Agama Pusat,” ujar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur, Ujang Miptah.

Ujang menjelaskan, keluarga pemohon calon pengantin wajib melakukan swab antigen satu hati sebelum pelaksanaan akad nikah antara lain calon pengantin (catin), wali nikah, dan dua orang saksi.

“Mereka wajib melakukan swab antigen yang berlaku minimal 1×24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah,” jelasnya.

Ujang juga menekankan, baik penghulu maupun catin yang melaksanakan akad pernikahan harus memperhatikan protokol kesehatan (prokes) selama masa PPKM.

“Dalam pelayanan pernikahan, penghulu harus memperhatikan prokes, persyaratan swab antigen, dan pembatasan jumlah tamu juga aturan prokes wajib diperhatikan,” tegasnya.

Ia menambahkan, aturan itu wajib dilaksanakan seluruh masyarakat yang hendak melaksanakan akad nikah maupun untuk pesta resepsi selama masa PPKM masih berlaku, dan terus diperpanjang untuk meminimalisir terjadinya gelombang pandemi Covid-19 dan terjadinya klaster pada hajatan.

“Persyaratan nikah selama PPKM ini tidak lain untuk memastikan pencegahan penularan Covid-19 di klaster pernikahan dan hajatan hingga batas waktu yang belum ditentukan menyesuaikan perpanjanagan Level PPKM Darurat di Kabupaten Cianjur,” pungkasnya. (dang)