P2T2 Layangkan Surat ke DPRD Cianjur Mengenai Lahan Terlantar

RADARCIANJUR.com- Banyaknya lahan yang terbengkalai di Kabupaten Cianjur, membuat Perkumpulan Penggarap Tanah Terlantar (P2T2) melayangkan surat ke DPRD Kabupaten Cianjur dengan Nomor 05/Direk/P2T2/XI/21 mengenai persoalan tanah yang digarap pentani penggarap di lahan eks HGU PTPN VIII dan perusahaan swasta yang belasan tahun dirawat manfaatkan, akan tetapi tak juga mendapatkan angin segar mengenai legalitas kepemilikan sertifikat hak milik lahan tersebut.

Direktur Eksekutif P2T2, Arman Suleman mengatakan, surat-surat tersebut untuk mendukung langkah para petani penggarap memperoleh haknya setelah berlakunya pasal 180 Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

“Surat yang dilayangkan P2T2 kepada pemangku kepentingan seperti DPRD selaku wakil rakyat di daerah, dengan tembusan kepada Bupati Cianjur, Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, serta Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten tersebut agar disikapi secara bijak,” ujarnya.

Arman menilai, untuk mengantisipasi terjadinya konflik, dengan cara berkirim surat tersebut P2T2 memohon kepada penyelenggara negara, karena jika dilihat secara faktual masalah tanah kerap menjadi benturan antar warga terhadap pemegang SHGU, SHGB dan SHP. Arman memberikan contoh, di Cianjur, tanah lahan telantar yang garap para petani diketahui terafiliasi kepada instansi pemerintah, entitas BUMN seperti Perhutani dan PTP VIII maupun korporasi swasta.

“Kami sangat bangga bila DPRD Cianjur menyikapi hal ini, karena seluruh eks SHGU yang sudah ditetapkan untuk landreform bisa kita wujudkan bersama agar secara adil didapat rakyat buruh petani sehingga menjadi petani pemilik lahan yang diharap akan beri kebesaran moral kepada mereka serta bervaluasi secara ekonomi kerakyatan,” terangnya.

“Valuasi tersebut saat diorganisir Pemkab Cianjur, tentu akan membuat PAD Cianjur menjadi lebih dari sekarang, baik dari SPPT, PPHTB, IMB dan sirkulasi kredit pada Bank BJB. Selain itu, luas area administratif kependudukan juga akan bertambah,” sambungnya.

Dirinya menjelaskan, bahwa keberadaan sertifikat HGU, HGB dan SHP biasanya menimbulkan konflik dengan rakyat, namun jika kondisi seperti saat ini hendak dirubah, maka perlu mewujudkan sinergitas untuk saling mendukung secara konkrit berlandas hukum terhadap pertanian, perkebunan, dan transmigrasi maupun area relokasi.

“Jika hal ini terwujud maka rakyat akan mendapat manfaat yang sebesarnya. Itu akan mendukung ketahanan pangan negara kita yang disupport dari Kabupaten Cianjur. Tidak perlu dari pulau lain yang jauh dari DKI Jakarta,” jelasnya.

Alumni magister administrasi dari negara Filipina ini menambahkan, bahwa proses surat tersebut akan mendorong fungsi hutan dengan se-ideal-idealnya terjaga sebab rakyat merasa adil ketika wakil rakyat ikut serta bersinergi dengan instansi bidang kehutanan dalam penatakelolaan ke depan.

“Bukan seperti saat ini, dalam kaitan keberadaan hutan rakyat kerap merasa tidak adil sehingga selalu berhadap-hadapan dengan negara atau oknum,” tuturnya.

Sebabnya, untuk membantu penyelesaian persoalan-persoalan yang menimpa SHGU atau SHGB atau SHP aktif dari entitas korporasi, maka sudah waktunya perusahaan pemegang SHGU yang ternyata memiliki kendala karena hal-hal tertentu, baik karena lokasi atau batas desa serta persoalan hukum, agar secepatnya didorong DPRD untuk bisa menyelesaikan persoalan itu dengan baik.

“Seperti contoh, yang dialami oleh pemegang SHGU PT. Mutiara Bumi Parahyangan yang terletak di desa Sukaresmi dan Desa Cikancana Kecamatan Sukaresmi seharusnya tidak rumit, namun negara seperti tidak hadir dengan adil maka menjadi bermasalah,” tegasnya.

Dari analisa P2T2 lahan-lahan SHGU, SHGB dan SHP yang tidak ditata kelola dengan sebagaimana layaknya oleh entitas pemegang konsesi maka akan sangat layak dan sah jika konsesi-konsesi itu tidak bisa diperpanjang lagi.

“Apalagi saat ini malah ada konsesi yang sudah terbukti lama ditelantarkan namun dengan mudah diover alih ke entitas lain seakan tanah negara itu adalah milik mutlak entitas tersebut,” tambahnya.

Sehingga P2T2 memohon bantuan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cianjur agar mendesak Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN RI melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur untuk sesegera menyelesaikan proses landreform atas eks HGU dari entitas yang telah dinyatakan terlantar.

“Itu tentu dengan sepengawasan DPRD. Karena sampai sekarang proses pembagian melalui pola landreform kepada rakyat masih belum terwujud sesuai perundangan,” tutupnya. (kim)