Permendikbud Nomor 30 Jadi Sorotan, Ketua P2TP2A Cianjur Beri Tanggapan

KETUA: Harian P2TP2A Kabupaten Cianjur, Lidya Indayani Umar. (FOTO: RISMA RUSTIKA SARI/ RADAR CIANJUR)

RADARCIANJUR.com- Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) mengeluarkan peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di perguruan tinggi.

Namun ternyata, peraturan tersebut menuai protes. Pasalnya, pada Pasal 5 Ayat 2 terdapat kalimat “tanpa persetujuan korban”, sehingga anggapan tersebut menimbulkan asumsi melegalkan pelecehan seksual di kalangan kampus.

Ketua Harian Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur, Lidya Indayani Umar mengatakan, tujuan pemerintah dalam membuat aturan ini adalah untuk perlindungan terhadap korban.

“Kalau tujuan perlindungan apapun itu saya sebagai seorang aktifis perempuan dan anak saya anggap ini hal yang baik dan penting karena kalau untuk pencegahan penangan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sudah ada sejak dulu sekarang khusus lingkungan perguruan tinggi,” ujarnya.

Pihaknya mengaku menyambut baik adanya Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 tersebut. Mengingat, banyak pemberitaan yang memperlihatkan kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswa.

“Di pemberitaan banyak sekali kasus mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual baik dilakukan oleh dosen ataupun rekan teman kuliahnya di lingkungan kampus,” paparnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, aturan tersebut adalah inovasi yang baik. Dirinya pun menjelaskan, pencegahan kekerasan seksual dalam aturan itu dilakukan dengan berbagai prinsip.

“Pertama kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender, dan kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen kehati-hatian, konsisten, dan jaminan ketidakberulangan kembali,” jelasnya.

Prinsip pencegahan itu mencakup tindakan pelecehan seksual secara verbal, fisik dan non fisik. Namun, perbedaan aturan ini dengan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah kategori usia.

“Kita mengidentifikasikan bahwa kebanyakan mahasiswa itu sudah tidak berusia bukan anak lagi, 18 tahun ke atas. Jadi dianggap sudah bukan anak, jadi walaupun ada sebagian yang masih berusia 18 tahun khususnya yang baru masuk kuliah, itu sudah diatur dalam UU Perlindungan Anak,” tuturnya.

Menanggapi berbagai kontroversi terhadap aturan ini, Lidya menyebut, hal tersebut biasa dalam pembentukan suatu aturan perundang-undangan. Namun, apabila benar Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini melegalkan seks bebas, maka diserahkan kepada pemangku kebijakan.

“Kalau memang itu dianggap oleh pembuat berasa ini adalah hal yang melanggar atau akan bias karena ada pelegalan terhadap perzinahan kita kembalikan ke pimpinan kita, apakah ayat itu perlu dihapus atau direvisi,” tambahnya.

“Kalau menurut saya ini hanya perbedaan persepsi. Biasanya nantinya akan ada aturan turunan yang membahas tentang hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran dari aturan itu,” sambungnya. (kim)