Siap-Siap, ASN Bakal Jadi Komcad, Tiga Bulan Ditempa Pelatihan Kemiliteran

Bupati Cianjur, Herman Suherman.

RADARCIANJUR.com- Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB dengan Nomor 27/2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara. Dalam surat tersebut, ASN diminta untuk mengikuti pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) selama kurun waktu kurang lebih tiga bulan.

SE tersebut menjelaskan keikutsertaan ASN dalam PNS Pelatihan Komponen Cadangan sebagai bentuk dukungan terhadap pertahanan negara. Hal ini mendukung UU No. 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional yang menjelaskan Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.

Pada SE tersebut tertulis, SE ini diperuntukkan bagi Pegawai ASN agar ikut serta dalam Pelatihan Komponen Cadangan dalam rangka mendukung upaya pertahanan negara. Keikutsertaan ASN dalam Pelatihan Komponen Cadangan juga sebagai bentuk pengamalan nilai dasar ASN BerAKHLAK, khususnya nilai Loyal. Adapun panduan perilaku yang dijalankan adalah memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah

Nantinya, ASN akan mengikuti serangkaian seleksi terlebih dahulu dari mulai seleksi administrasi hingga seleksi kompetensi, lalu diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dasar kemiliteran dalam kurun waktu tiga bulan. ASN pun tetap menerima hak atas gaji dan tunjangan kerja atau tunjangan jabatan selama menjalankan tugas kedinasan di instansi. Selain itu, ASN pun tidak akan kehilangan jabatan yang diduduki.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Cianjur, Herman Suherman telah menerima informasi mengenai SE yang dikeluarkan MenPANRB. Pihaknya pun siap mendukung program Pemerintah Pusat.

“Saya sudah dapat informasinya dan tentunya kebijakan pusat akan kita dukung,” ujarnya.

Lanjut Herman, nantinya ASN yang lolos diwajibkan mengikuti pelatihan tersebut selama kurun waktu yang telah ditentukan dan diharapkan menjalani dengan sebaik mungkin.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur, Dadan Ginanjar menambahkan, meski sudah menerima informasi, pihaknya belum menerima surat edaran tersebut dari Pemerintah Pusat. Nantinya, setelah surat tersebut diterima, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terkait teknis pelaksanaannya.

“Nanti kalau sudah diterima (surat, red) kita koordinasi terlebih dahulu dengan Pemprov Jabar dari mulai teknis hingga regulasinya. Saat ini kita masih menunggu,” terangnya.

Mengingat hal tersebut hal yang cukup wajib, maka ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, harus mengikuti ketika dinyatakan lolos. Jika tidak, maka kemungkinan akan ada sanksi yang diberikan.

“Ya kalau sudah ada aturannya itu bisa saja ada sanksi nantinya, tapi kita masih menunggu lungsuran suratnya dulu,” tutupnya. (kim)