Ledakan Galian C Rusak Delapan Bangunan

TERDAMPAK: Salah satu akses jalan di Desa Mekarsari Kecamatan Cikalongkulon mengalami kerusakan cukup parah.

RADARCIANJUR.com – Tujuh rumah dan satu tempat ibadah di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon rusak. Diduga akibat dari blasting (aktivitas ledakan)pertambangan galian C. Kerusakan yang dialami kediaman masyarakat sekitar rata-rata retak pada bagian rumah. Bahkan akses jalan pun turut terkena imbas.

Dari tujuh rumah tersebut, empat rumah semi permanen, tiga rumah permanen dan satu satu tempat ibadah.

Kepala Desa Mekarsari, Ayi Jana menjelaskan, pihak perusahaan saat ini tengah bermusyawarah dengan masyarakat untuk melakukan perbaikan terhadap rumah yang terdampak blasting galian C tersebut.
“Sudah lama beroperasi dan melakukan blasting, tapi saya tidak mengetahui secara persis kapan dan berapa kali peledakan tersebut dilakukan,” ujarnya.

Beberapa masyarakat pun meminta untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman, mengingat kondisinya yang sudah tidak memungkinkan untuk ditempati. Dirinya pun menyetujui permintaan masyarakat yang menginginkan relokasi tersebut.
“Tentu kami respons dengan baik, karena memang harapan kami seperti itu, karena apa, zonasi yang sekarang terdampak sudah tidak layak dijadikan tempat hunian,” tuturnya.

Lanjutnya, sebagai langkah antisipasi, Pemdesa Mekarsari berupaya langsung dengan melakukan koordinasi serta bersilaturahmi ke pihak perusahaan agar bisa menindaklanjuti permintaan masyarakat agar dilakukan relokasi ke tempat yang lebih aman dan layak.
“Itu sudah kami sampaikan, tinggal menunggu langkah terbaik dari perusahaan tersebut,” paparnya.

Di sisi lain, mengenai izin pertambangan tersebut, sepengetahuan dirinya perusahaan memiliki izin. “Sebelum saya menjabat, perusahaan tersebut sudah ada dan sepengetahuan saya memiliki izin, datanya ada di desa,” ungkapnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah I Cianjur, Muji Hartono menuturkan, pihaknya akan melakukan pengecekan ke lokasi pertambangan. “Kita lihat, seperti apa kegiatan pertambangannya dan dicek izinnya. Namun semenjak UU Ciptaker, perizinannya harus ke pusat. Kita tidak memiliki kewenangan, itu pusat,” jelasnya.

Lanjutnya, mengenai peledakan, itu harus memiliki izin dari Kementerian ESDM melalui daerah dalam hal ini UPTD ESDM Wilayah I Cianjur dan nanti dari Kementerian ESDM datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan. “Harusnya enggak boleh menambang kalau tidak ada izin, apalagi peledakannya. Harus ada laporan ke kita baru ke pusat,” tutupnya.

Senada dengan Kepala UPTD ESDM Wilayah I Cianjur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cianjur, Euis Jamilah menuturkan, untuk perizinan pertambangan atau galian saat ini harus ke kementerian.
“Kalau untuk saat ini daerah tidak memiliki wewenang untuk perizinan pertambangan atau galian, tapi harus langsung ke pusat atau kemeterian,” terangnya.

Sehingga, pihaknya saat ini tidak memiliki data mengenia galian atau pertambangan berizin atau tidak di Kota Santri. “Iya, kami tidak memiliki datanya, itu harus ke pusat,” singkatnya.(kim)