Gay dan PSK Beresiko Tinggi Tertular Cacar Monyet

Ilustrasi sampel hasil tes cacar monyet (Dado Ruvic-Reuters)

RADARCIANJUR.com – WHO baru saja menetapkan penyakit cacar monyet atau monkeypox sebagai public health emergency of international concern (PHEIC).

Status itu membuat pemerintah Indonesia harus lebih waspada dan mingkatkan skrining, tracing, hingga surveilans.

Epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman menjelaskan, penetapan WHO itu bermakna bahwa semua negara, termasuk Indonesia, wajib meningkatkan skrining, tracing, hingga surveilans.

BACA JUGA : Renggut Jutaan Nyawa, WHO Sebut Pandemi Covid-19 Belum yang Terparah

Dicky menyampaikan, skrining tidak hanya dilakukan di pintu masuk Indonesia. Tapi juga menjangkau kelompok-kelompok berisiko tinggi. Misalnya, kelompok gay dan pekerja seks komersial (PSK). Surveilans itu juga harus disertai dengan komunikasi risiko untuk mereka.

”Termasuk (surveilans, Red) pada publik. Jangan merasa itu hanya terjadi pada yang berisiko tinggi,” tegasnya.

Imbauan tersebut merujuk pada kasus yang terjadi di Afrika. Menurut dia, ketika penyakit itu masih berstatus endemi, monkeypox telah menyerang semua usia, semua jenis kelamin, dan semua jenis pekerjaan. Artinya, semua berisiko terinfeksi selama ada kasus kontak erat, baik langsung maupun tidak langsung. Karena itu, masyarakat harus waspada dan menerapkan pola hidup sehat.

Selain skrining dan surveilans, upaya pencegahan dan pengendalian yang dapat dilakukan adalah vaksinasi. Alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran tersebut mengungkapkan, vaksin untuk monkeypox itu sejatinya sudah ada dan aman.

Bahkan untuk penderita dengan kelainan kulit. Jenisnya pun beragam. Jynneos, misalnya, dinyatakan memiliki efektivitas di atas 80 persen. Ada pula vaksin yang bisa diberikan kepada penderita atau mereka yang kontak dengan pasien. Vaksin itu akan sangat efektif jika diberikan dua minggu dari kasus kontak pertama.

Namun, yang harus diwaspadai adalah ketersediaannya. Sebab, kasus monkeypox sebelumnya sangat terbatas. Karena itu, pemerintah diminta segera memastikan ketersediaan vaksin tersebut. Sebab, vaksinasi ”cincin” (ring vaccinated) atau gerakan vaksinasi pada seluruh kontak pasien positif perlu dilakukan ketika dalam surveilans terdeteksi ada yang sakit dan tetap berinteraksi. ”Artinya, vaksinnya harus cukup. Apalagi, rata-rata ada yang dua kali suntik,” terangnya.(jwp)