Dewan Soroti Dugaan Pungli Pou Yuen Indonesia

ILUSTRASI Gedung DPRD Cianjur. (Istimewa)

RADARCIANJUR.com- CIANJUR- Dugaan praktek pungli di PT Pou Yuen Cianjur (PYI) mendapatkan sorotan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur, Rustam Effendi. Ramainya praktek haram tersebut dinilai prihatin karena pihaknya pun kerap kali menerima pengaduan serupa.

Namun sayang, pihak yang merasa dirugikan belum melaporkan ke pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur. Politisi Partai Politik (Parpol) DPD Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Cianjur ini mendesak agar Disnakertrans Cianjur agar berkoordinasi dengan industri-industri Kota Santri lebih proporsional dalam merekrut tenaga kerja.

“Sehubungan dengan hal tersebut, secara jujur kami sedang membuat rancangan peraturan daerah yang segera bisa direalisasikan. Ini yang mengatur investor atau industri-industri di Kabupaten Cianjur lebih mengakomodir tenaga kerja asli Cianjur dan persentase laki-laki serta perempuan diatur dalam raperda tersebut,” ujarnya.

Raperda tersebut nantinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab Cianjur) dan Disnakertrans Cianjur bisa lebih memantau dan memonitor. Sehingga pihaknya tidak bisa mengundang para investor untuk berinvestasi di Kota Santri, tapi setelah berdiri perusahaan, kemudian regulasi-regulasi di investasi tersebut tidak ditindaklanjuti atau diikuti dengan regulasi yang lain mengenai perburuhan atau ketenaga kerjaan.

Lanjutnya, DPRD Kabupaten Cianjur tidak diam. Dalam waktu dekat akan berkonsultasi dengan komisi yang bersangkutan dalam hal ini Komisi D agar segera melakukan langkah-langkah antisipasi, sehingga tidak terjadi kembali praktek pungli meskipun masih bersifat terselubung. “Salah satu indikator ekonomi makro Kabupaten Cianjur itu diantaranya adalah masih tingginya tingkat pengangguran terbuka. Ketika di satu sisi kita sedang mengupayakan bagaimana caranya investor masuk Cianjur, kemudian ada pihak-pihak lain yang berusaha memanfaatkan kesempatan tersebut yang sangat memberatkan masyarakat,” paparnya.

Dirinya pun meminta kepada Disnakertrans Cianjur bisa lebih terintegrasi dengan seluruh pengusaha di Kabupaten Cianjur seperti melakukan job fair beberapa waktu yang lalu. “Masyarakat kan mencari pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarga minimal, jangankan diminta hingga Rp10 juta, diminta Rp1-2 juta tentu akan sangat keberatan dengan kondisi perekonomian saat ini,” tegasnya. (kim)