Bakal Terjadi Public Distrust Jika Pungli Pencaker Membudaya

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com– Praktek dugaan pungli dalam mencari kerja di Kabupaten Cianjur atau di PT Pou Yuen Indonesia (PYI) ternyata memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan sosial. Selain itu, untuk memutus rantai praktek terlarang ini tidak hanya diselesaikan oleh pemangku kebijakan di daerah saja. Perlu peran serta Pemerintah Pusat untuk turun tangan agar ‘budaya’ jalan pintas ini diputus.

Meski sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat, para korban yang masih bekerja maupun sudah bekerja rata-rata enggan untuk melakukan pelaporan. Ada risiko yang harus ditanggung seperti dipindah, dikucilkan dan rasa ketakutan.

BACA JUGA : Bayar Rp10 Juta untuk Kerja di Pou Yuen Indonesia

“Ada resiko dipindah, dikucilkan dan ketakutan, yang seharusnya orang pusat bergerak bukan pejabat daerah, karena agak sulit,” ujar Sosiolog Universitas Gajah Mada (UGM), Sunyoto Usman.

Selain risiko yang ditanggung, dampak sosial pun turut memiliki andil yang bisa menjadi tindak kejahatan seperti korupsi, krintenlisme atau mengangkat orang-orangnya dan menjadi negatif terhadap birokrasi di tatanan pemerintahan.

Seharusnya, lanjut Usman, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur berperan aktif dan transparan yang turut diawasi serta dipantau oleh Pemerintah Pusat.

“Jika hanya daerah saja itu tidak mudah, harus Pemerintah Pusat juga turun tangan yang mengawasi dan memantau. Ya sekelas Ijen atau Dirjen dan bahkan bisa stafnya. Yang jelas dari pusat bukan daerah,” jelasnya.

Bahkan, yang terburuk dari perilaku tersebut akan terjadi public distrust atau ketidakpercayaan terhadap urusan-urusan publik dan hal tersebut sulit dihentikan.

“Lingkungan luas pun menilai akan menjadi negatif, akibatnya menjadi public distrust atau ketidak percayaan terhadap urusan-urusan publik dan sulit dihentikan,” tutupnya. (kim)