Maksa Konsumsi Miras bakal Dipenjara

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com – Masyarakat harus lebih hati-hati apabila hendak menkonsumsi minuman keras. Apabila hendak minum dan mengajak dengan unsur paksaan akan dikenakan sanksi atau kurungan satu tahun penjara.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) saat ini kembali mengeluarkan aturan baru yakni larangan memaksa atau menenggak minuman keras (miras) kepada orang yang dalam pengaruh alkohol. Bahkan bukan hanya itu saja, pedagang yang menjual bahan yang membuat mabuk pun bakal diciduk.

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 427 Ayat 1 RKUHP. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori II.

Bukan hanya itu saja, ternyata hukuman atau sanksi bisa bertambah menjadi tiga tahun jika disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa meminum atau memakai bahan yang memabukkan.

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yakni mengakibatkan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV; atau mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Cianjur, AKBP Doni Hermawan mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih mengenai aturan tersebut. Namun, dalam UU Perlindungan Anak sudah diatur. Menurutnya, RKUHP tersebut aturan untuk diberlakukan kepada masyarakat umum. “Kalau sudah disahkan akan menjadi pedoman bagi penegak hukum, kita tunggu saja. Sebetulnya di UU perlindungan anak sudah diatur, mungkin ini untuk masyarakat umum,” ujarnya.

Bupati Cianjur, Herman Suherman menambahkan, aturan yang masih dalam rancangan tersebut sangat didukung oleh orang nomor satu di Kabupaten Cianjur ini. Terlebih, Cianjur yang dicap sebagai Kota Santri menanti aturan tersebut agar bisa diketuk palu. Agar, penuntasan peredaran miras di Kabupaten Cianjur bisa lebih dituntaskan.

“Kita sangat mendukung apapun keputusan dari Pemerintah Pusat, terlebih ini suatu hal yang positif. Semua pihak juga tentunya turut berperang dengan peredaran miras di Kabupaten Cianjur,” tuturnya. (kim)