Ancaman Inflasi di Balik Kenaikan Harga BBM, Peran Serta Pemkab Cianjur Belum Terlihat

Sejumlah kendaraan yang mengantri di SPBUĀ  Jalan KH. Abdullah Bin Nuh.

RADARCIANJUR.com– Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bukan hanya membuat sejumlah kebutuhan bahan pokok menjadi naik, namun terancam mengalami inflasi yang akan semakin memberatkan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Pusat turut mengeluarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digadang-gadang sebagai pengalihan subsidi BBM kepada masyarakat.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur belum bergerak lebih masif untuk ikut serta turun membantu masyarakat. Sejumlah pakar mendesak Pemkab Cianjur untuk ikut serta atasi inflasi.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur, Herlan Firmansyah mengatakan, sektor yang akan terdampak langsung dari kenaikan harga BBM adalah sektor transportasi. Kemudian, sektor industri dan makanan pun akan ikut terdampak.

“Estimasinya akan mendorong inflasi di bulan September dikisaran 6-7 persen,” ujarnya.

Herlan berpendapat, Pemkab Cianjur harus segera menyiapkan serta mengucurkan bantuan sosial. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Agar dampak kenaikan BBM tidak menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi,” ungkapnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung, Asep Suwarna menilai, Pemkab Cianjur sejak masa Covid-19 kurang inisiatif dalam membantu masyarakat secara ekonomi. Dirinya berpendapat, belum ada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat secara langsung.

“Harusnya ada trobosan dari Pemkab Cianjur agar masyarakat itu tersentuh, saya lihat baru sekarang ini aja ada (Car Free Day) CFD dan (Car Free Night) CFN. Sementara dulu apalagi ketika Covid-19 dia tidak melakukan apa-apa,” ungkapnya.

Direktur Utama BPRS Gaido Bank Syariah Cianjur ini pun menambahkan, bantuan langsung yang diberikan Pemkab Cianjur tentu akan terbatas. Sehingga, ia menilai bantuan ini hanya sekadar program.

“Cuma saya lihat sejak masa Covid-19 itu inisiatifnya kurang, sehingga masyarakat itu survive sendiri, memang Pemkab Cianjur membiarkan. Termasuk dinas-dinasnya,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Cianjur H Herman Suherman menjelaskan, kenaikan harga BBM merupakan kebijakan pemerintah pusat. Sehingga, menurutnya, Pemkab Cianjur tidak bisa berbuat apa-apa.

“Ini udah kebijakan pemerintah pusat yang pemkab sendiri tidak bisa apa-apa itu. Sudah ada program (bantuan, red) dari pemerintah pusat,” terangnya.

Saat ditanyakan mengenai peran serta Pemkab Cianjur dalam membantu masyarakat mengatasi inflasi, Herman menyebut pihaknya sudah merencanakan sejumlah program. Termasuk pasar murah.

“Inflasi itu ada program pasar murah, pertanian, kemarin juga dibahas sama pak sekda,” tutupnya. (kim)