Mabes TNI Beberkan Tiga Hal Rawan Penyebab Konflik di Cianjur

Sosialisasi pencegahan konflik di Kodim 0608 Cianjur.

RADARCIANJUR.com– Cegah adanya konflik sosial, Mabes TNI lakukan sosialisasi kepada warga dan organisasi masyarakat bertempat di Kodim 0608 Cianjur, Kamis (22/09/2022).

Beberapa isu yang berkembang di Cianjur yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan harus dilakukan pencegahan di antaranya, isu kenaikan BBM, rencana exploitasi geothermal Cipanas, dan aktivitas penganut faham Ahmadiyah.

Pada kegiatan itu dua narasumber dihadirkan dari Kesbangpol dan Kejaksaan Negeri Cianjur.

BACA JUGA : Sinergi Dengan TNI, bank bjb Beri Kemudahan Layanan Perbankan Untuk Tentara Indonesia

Katim Pusintelat Mabes TNI AD, Letkol Inf Eko Syahputra Siregar mengatakan, kegiatan dilakukan sebagai bentuk pembinaan komunikasi yang mana TNI menggiatkan dan mengoptimalkan peran tokoh, warga, dan organisasi masyarakat.

kegiatan serupa juga dilakukan di berapa titik di beberapa wilayah lainnya di Indonesia.

“Dalam konflik sosial itu lebih baik mencegah, mencegah itu lebih utama, kami juga mengimbau forkopimda bersama sama-sama dengan Kodim menggiatkan sampai ke jaringan bawah kecamatan, desa RT/RW dalam pencegahan konflik sosial,” katanya.

Sementara itu, Kasat Intel Kejari Cianjur, Imam Tauhid, mengatakan pihaknya juga memberikan materi pencegahan konflik sosial dengan cara pencegahannya dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat jadi dengan cara melakukan penyuluhan hukum atau penerangan hukum

“Misalnya di desa atau di pemerintahan daerah terkait dengan aturan-aturan hukum positif yang berlaku,” katanya.

Imam berharap dengan penyuluhan dan penegakan hukum tersebut tidak terjadi konflik sosial. Lalu cara yang kedua dengan melakukan pengamanan kebijakan penegakan hukum.

“Jadi kita melakukan pengamanan dalam aturan-aturan yang terkait dengan penegakan hukum kemudian pengawasan barang cetakan peredarannya kemudian pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara dalam hal ini Kejaksaan menjadi ketua bakor pakem,” katanya.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dari Kejaksaan ada peran badan koordinasi terkait pengawasan aliran kepercayaan atau pakem.

“Selain itu dengan melakukan pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama dan yang terakhir penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal,” tandasnya. (byu)