Menko PMK Sebut Ada Potensi Pidana dalam Kasus Gangguan Ginjal Akut

Menko PMK Muhadjir Effendi
Menko PMK Muhadjir Effendi

RADARCIANJUR.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy Sabtu (022/10) melakukan sidak ke apotek-apotek di Kota Bogor, Jawa Barat.

Didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya, Muhadjir ingin memastikan pihak apotek menaati instruksi Kemenkes untuk tidak menjual obat bebas dalam bentuk sirup sementara.

Selain melakukan sidak, mantan Mendikbud itu juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengusut kasus AKI pada anak-anak tersebut. Pengusutan itu penting untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana di balik kasus tersebut.

Permintaan itu disampaikan setelah rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Yakni, Kemenkes, Kemendag, Kemenperin, dan BPOM. Rakor dihadiri oleh Menkes Budi G. Sadikin dan jajaran pejabat eselon I Kemenkes, Kepala BPOM Penny Lukito, Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemendag Ignatius Warsito, serta Direktur Impor Kemendag Sihar Pohan pada Jumat (21/10). ”Saya langsung telepon ke Pak Kapolri supaya kasus gagal ginjal akut ini diusut untuk ditelaah kemungkinan adanya tindak pidana,’’ ucapnya.

Muhadjir menegaskan, pengusutan tersebut penting lantaran bahan baku obat yang dicurigai tercemar EG dan DEG itu adalah hasil impor. Sementara itu, di negara asal tak ada kasus seperti yang tengah dialami Indonesia saat ini. ”Karena itu, perlu diadakan pelacakan mulai dari asal muasal bahan baku, masuknya ke Indonesia, hingga proses produksi obat-obat yang mengandung dua zat berbahaya itu,” jelasnya.

Selain itu, untuk mengantisipasi agar tak ada lagi korban, Muhadjir meminta pelayanan kesehatan dari tingkat terkecil di desa atau kelurahan lebih proaktif turun ke lapangan. Mereka harus melakukan penyisiran kasus. Mulai dari mengecek hingga mendata riwayat kesehatan dan obat yang dikonsumsi anak-anak. Dia tak ingin pelayanan kesehatan hanya menunggu pasien datang. Tetapi harus menyisir sampai tingkat terbawah untuk dicatat riwayat kesehatan atau pengobatannya.

“Saya mohon kepala desa, bidan desa, dan kepala puskesmas untuk menyisir anak-anak usia 15 tahun ke bawah. Lakukan pemeriksaan secara masif, baik mereka yang sudah memakai obat sirup maupun yang belum,” tuturnya.(jwp)