Bupati Cianjur dan Pengamat Tanggapi Soal Wacana 11 Bahan Pangan Dikuasai Pemerintah Pusat

PT Maskapai Perkebunan Moellia (MPM) mengajak para petani penggarap sebagai warga asli Desa Batulawang untuk meningkatkan ketahanan pangan.

RADARCIANJUR.com – Bupati Cianjur Herman Suherman merespon terkait wacana kebijakan pemerintah pusat yang akan menguasai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran 11 bahan pangan pokok demi mengantisipasi krisis pangan, lonjakan harga dan masalah lainnya.

Diketahui dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober lalu tersebut, 11 bahan pangan itu diantaranya beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, mnyak goreng dan Ikan.

Penyelenggaraan cadangan pangan bahan pokok tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dilakukan terhadap beras, jagung dan kedelai.

Menanggapi hal itu, Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan, optimis di Cianjur bisa ditangani sendiri mengingat potensi besar lahan pertanian.

BACA JUGA: Perkuat Stok Beras Nasional, Pemerintah Pastikan Semua Bahan Pangan Tersedia Hingga Akhir Tahun 2022

Ia pun mencontohkan, program ketahanan pangan telah dilaksanakan disemua Desa dan Kecamatan dengan gerakan menanam cabai.

“Semua Desa dan Kecamatan menanam cabai dan insyaallah dibulan Desember kita akan overload target dari cabai dan kita akan bisa suplai ke Kabupaten/Kota lain,” katanya.

Selain itu, Pemkab Cianjur pun Herman menambahkan, juga berupaya untuk menanam stok bahan pangan lainnya agar melimpah.

“Terutama bawang merah kita coba-coba nanam, kata para petani di Cianjur itu bagus. Kentang kita masih suplai dari dieng dan sekarang kita nanam juga di Kecamatan Gekbrong,” ujarnya.

LIHAT JUGA: Instruksi Bupati Cianjur Soal Ketahanan Pangan Manfaatkan Pekarangan Kantor

Menurutnya, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran 11 bahan pangan boleh dikuasai pemerintah pusat jika beberapa kebutuhan tidak dapat terpenuhi oleh Kabupaten Cianjur.

“Kecuali sisanya yang tidak terpenuhi, silahkan,” ungkapnya.

Melihat isu tersebut, Pengamat Kebijakan Publik asal Cianjur Rangga Amirullah mengatakan, peran pemerintah tidak sepatutnya melakukan penyesatan terkait isu pangan dengan terburu-buru mengeluarkan Perpres mengenai 11 bahan pangan pokok yang akan dikusai negara.

“Bayangkan kebijakan ini diambil justru dampaknya adalah ada persaingan tentang penawaran harga bukan persaingan tentang produktivitas pangan,” kata Rangga.

Ia pun menyebut, langkah kongkrit yang diambil seperti Pemkab Cianjur membangun BUMD bukan hanya tentang membeli pangan dari pertanian.

Kebijakan itu tentang bagaimana ekosistem sektor pertanian dibangun dampaknya produktivitas sektor pertanian meningkat akan lebih konkrit meminamilisir terjadinya krisis pangan di masyarakat.

“Tetapi juga membangun ekosistem sektor pertanian seperti pemberdayan peningkatan agar panen berlipat ganda muaranya adalah peningkatan produktivitas pangan,” tandasnya. (byu)