Imbau Pekerja Migran, Astakira Cianjur: Jangan Terlena Iming-iming Visa Ziarah

CURHAT: Pekerja Migran Indonesia (PMI) Cianjur tengah diberi wejangan oleh DPC Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (Astakira) Cainjur. (Foto Istimewa)

RADARCIANJUR.com – Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Cianjur mendatangi DPC Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya (Astakira) Pembaharuan Kabupaten Cianjur.

Kedatangan PMI tersebut untuk mengutarakan keluhannya lantaran ingin kembali bekerja setelah satu bulan kembali dari Arab Saudi.

Namun, setelah menceritakan keluhannya, ternyata PMI tersebut menggunakan visa ziarah. Sontak hal tersebut membuat pihak DPC Astakira Pembaharuan Cianjur kaget.

BACA JUGA: DPC Astakira Cianjur : Tindak Tegas Pemberangkatan TKI Ilegal

“PMI ini memang menggunakan visa ziarah. Visa ziarah sendiri itu memang sangat berbahaya sekali,” ujar Ketua DPC Astakira Pembaharuan Kabupaten Cianjur, Ali Hildan.

Selain itu, pria yang biasa disapa Kang Najib ini menuturkan, visa PMI tersebut pun sudah habis. Sehingga jika memaksa untuk pergi akan berdampak pada izin tinggal yang tidak akan dikeluarkan dan akan dikenakan denda oleh otoritas Pemerintah Arab Saudi

Ali mengatakan, jika masa berlaku visa tersebut habis, maka dia tidak bisa membuat ijin tinggal dan akan di kenakan denda oleh otoritas Pemerintah Arab Saudi dan tidak bisa pulang.

“Korban di sana hanya delapan bulan dan visanya sudah habis serta ijin tinggal pun sudah tidak bisa,” ungkapnya.

“Selama dua bulan gaji tidak di terima pakaian dan hp nya juga di sita,” sambungnya.

Selaku penggiat migran Kabupaten Cianjur mengimbau agar lebih berhati-hati dan waspada terhadap iming-iming ataupun ajakan dari perekrut yang menggunakan visa ziarah karena sangat bahaya.

“Kami berharap kepada pemerintah daerah terutama Disnakertrans dan Kemnakertrans agar lebih ketat dan waspada untuk masalah visa ziarah karena masih marak,” jelasnya.

Pihaknya akan mendampingi korban sampai mendapatkan jaminan hukum, sosial dan ekonomi.

“Maka dari itu, kami akan memanggil dulu mensomasi pihak yang memproses PMI dan harus bertanggungjawab terhadap si korban jika tidak dan tidak kooperatif kami akan menempuh jalur hukum,” tutupnya. (kim)