Sebanyak 10.765 Pekerja Kena PHK per September 2022

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com – Kementerian Ketenagakerjaan mencatat telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 10.765 pekerja per September 2022.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, angka ini masih lebih rendah dibandingkan kasus PHK pada 2 tahun sebelumnya.

Ida menyebut, PHK pada awal pandemi Covid-19 yakni pada tahun 2020 melonjak menjadi 386.877 kasus. Padahal sebelumnya, pada 2019 tercatat tembus 18.911 kasus.

BACA JUGA : Pemkab Cianjur Beri Solusi Soal Resesi Global dan PHK Massal

“Kalau kita lihat kasus pemutusan hubungan kerja 2019 sampai dengan September 2022, PHK cukup tinggi terjadi pada tahun 2020 ketika kita mengalami pandemi Covid-19. Ini data per September yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK),” kata Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menjelaskan, angka meningkat pada tahun 2020 kemudian menurun menjadi 127.085 kasus PHK pada 2021. Lalu, angkanya kembali turun menjadi 10.765 kasus per September 2022.

Pada 2023 mendatang, Ida mewanti-wanti pengusaha dan perusahaan untuk tidak melakukan PHK. Meskipun ada ancaman dampak resesi ekonomi global.

Dalam menghadapi kondisi itu, Menaker mengimbau pengusaha untuk menghindari PHK dengan menerapkan beberapa upaya yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 907/MEN/PHI-PPHI/X/2004.

“Beberapa upaya yang dilakukan untuk menghindarkan dari PHK, antara lain mengurangi upah dan fasilitas tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur. Mengurangi shift, membatasi atau menghapus kerja lembur, mengurangi jam kerja,” jelas Ida.

Kemudian, lanjutnya, mengurangi hari kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir untuk sementara waktu. Lalu, tidak memperpanjang kontrak pekerja yang sudah habis dan memberikan uang pensiun kepada pekerja yang sudah memenuhi syarat.

Dia juga menekankan kepada pengusaha bahwa PHK adalah pilihan terakhir. Artinya, perlu dilakukan beberapa upaya alternatif lebih dulu.

“Ini beberapa alternatif yang bisa digunakan untuk menekan tidak terjadinya PHK. Sekali lagi ingin saya katakan bahwa PHK benar-benar pilihan terakhir, jika sudah tidak ada pilihan lagi setalah alternatif-alternatif itu dilakukan,” ujarnya.

Selain itu, Ida juga menekankan perusahaan untuk melakukan dialog sosial bipatrit sebelum menerapkan upaya-upaya alternatif dalam SE. Ia bahkan mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dan menjelaskan kondisi kepada pekerja.

“Semua alternatif itu dilakukan secara dialog atau bipatrit. Saya kira kalau hubungan industrial itu harmonis, pekerja akan mengerti kondisi perusahaan dan industri tersebut secara terbuka berikan data,” tandasnya.(jwp)