Isu Krisis Global, Disnakertrans Cianjur: Tak Ada PHK Massal, Baru Pengurangan Jam Kerja

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur mengklaim hingga kini belum ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal hanya ada pengurangan jam kerja dari perusahaan-perusahaan yang ada di Cianjur.

Diketahui saat ini di beberapa daerah di luar Cianjur santer terdengar kabar banyaknya PHK masal dampak dari resesi global.

Sehingga saat ini Pemkab Cianjur harus dapat memberikan solusi terbaik yang sama-sama menguntungkan bagi pengusaha beserta pekerja atau kaum buruh.

Kadis Disnakertrans Endan Hamdani memastikan tak ada PHK massal yang dilakukan oleh berbagai perusahaan yang ada di Cianjur.

BACA JUGA: Dongkrak IPM Cianjur, Puluhan Kades Terpilih Diberi Pembekalan Bupati Cianjur

“Alhamdulillah ada informasi bahwa di Cianjur tidak ada PHK masal,” katanya, Kamis (10/11/2022).

Namun saat ini hanya baru sebatas pengurangan jam kerja yang dilakukan perusahaan kepada pekerja. Terhitung berkisar 2 jam hingga 3 jam.

“Dari biasanya 8 jam menjadi 6 jam atau 8 jam jadi 5 jam,” ujarnya.

Penerapan pengurangan jam kerja menurut Endan diakibatkan permintaan barang di luar Negeri sedang tidak normal karena krisis.

“Itu karena order-order di luar negeri berkurang seperti di PT Fasic Indonesia itu pengiriman baju berkurang ke Eropa karena permintaannya sedikit akibat krisis,” ungkapnya.

Dengan pengurangan jam kerja dirasa Endan akan cukup berpengaruh terhadap gaji yang diterima pekerja.

“Pasti berpengaruh terhadap karyawan atau buruh yang masih terikat sistem kontrak,” paparnya.

LIHAT JUGA: Disnakertrans Cianjur Beri Pelatihan Pencaker Jadi Petani Milenial Sukses

Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Cianjur, Asep Saepul Malik mengatakan, hingga kini pihaknya belum mendapatkan kabar mengenai perusahaan yang telah menerapkan pengurangan jam kerja.

“Saat ini belum ada kabar perihal pengurangan jam kerja yang dilakukan perusahaan terhadap karyawan atau buruh,” kata Asep Malik.

Ia menyebut aturan pengurangan jam kerja harus ditelusuri dulu maksud dan tujuan diterapkan di Cianjur.

“Apakah berdampak pada upah buruh atau tidak,” pungkasnya. (byu)