Tahun Depan Cianjur Bakal Punya Dua Bioskop?

Ilustrasi bioskop

RADARCIANJUR.com – Perkembangan ekonomi Kabupaten Cianjur saat ini semakin berkembang. Pasalnya, saat ini berbagai investasi bebagai bidang sudah meramaikan sisi Kota Tauco.

Belum lama ini, dikabarkan masyarakat Kabupaten Cianjur akan kembali dihadirkan hiburan film layar lebar. Terakhir kali, hiburan masyarakat yakni bioskop ada pada tahun 2017 di wilayah Ciloto Kecamatan Cipanas. Hingga akhirnya ditututup terkait permasalahan izin.

Bukan hanya satu bioskop saja, rencananya Kabupaten Cianjur akan mempersembahkan dua bioskop sekaligus yakni di Ciplaz dan Citimall yang dikabarkan akan hadir pada tahun 2023 mendatang.

Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan, hadirnya bioskop di Kabupaten Cianjur bisa menjadi sarana hiburan bagi masyarakat. Selain itu, hal tersebut bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada bidang pajak.

BACA JUGA: Bupati : Sudah Ada Pihak Swasta yang Tertarik Membuka Bioskop di Cianjur

“Masyarakat Cianjur tidak harus sampai jauh-jauh keluar kota, seperti Bandung, Bogor dan Jakarta. Sehingga nantinya cukup ke Cipanas dan Cianjur. Sehingga turut membantu pemasukan daerah,” ujarnya.

Lanjut Herman, diharapkan masyarakat turut mendukung progam pemerintah daerah dalam hal investasi yang bisa membantu pembangunan dan perkembangan daerah.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Unsur Cianjur, Irfan Jamil mengungkapkan, dengan banyak investasi di Kabupaten Cianjur menjadi hal positif dalam aspek investasi. Terlebih investor yang hadir bukan skala biasa, namun perusahaan nasional.

“Saya pikir tarafnya sudah global dan internasional, ada suatu hal yang sangat berpengaruh bagi Cianjur. Jika dikaitkan dengan pendapatan daerah, bisa menjadi besar asal tunduk dan patuh terhadap aturan pajak yang berlaku,” jelasnya.

Dampak secara besarnya akan terlihat setelah beberapa lama dan belum terlihat secara langsung. Terlebih untuk restauran sudah diberlakukan aturan pajak setiap transaksi.

LIHAT JUGA: Dalam Seminggu Warga Cianjur Habiskan Rp 42 Juta untuk Beli Tiket di Bioskop Bandung

Selain itu, lanjutnya, bakal bertahan lama meskipun daya konsumtif masyarakat Cianjur yang cukup berbeda. Lantaran, beberapa masyarakat Cianjur yang melancong ke luar kota selalu membawa oleh-oleh dari perusahaan yang kini ada di Kabupaten Cianjur.

“Dalam studi kasus, kita lihat dari kalangan muda dan keluarga yang baru membina rumah tangga, selalu berbelanja atau membawa oleh-oleh dari luar kota berupa makanan cepat saji yang kini ada di Cianjur. Selain itu juga, mereka keluar kota dikarenakan ingin membeli produk makanan dan juga menonton bioskop,” tuturnya.

“Sehingga dengan hadirnya investasi berbagai bidang ini, tentu turut mempermudah masyarakat dan juga pemerintah daerah dalam segi pendapatan serta masyarakat pun tidak harus jauh-jauh,” sambungnya.

Di lain sisi, Pengamat Sosial FISIP Universitas Indonesia, Dewi Chandra Kirana menjelaskan, yang utama dan paling penting yakni pemerintah daerah bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat yakni berupa sarana hiburan yang memadai.

“Sarana hiburan itu seharusnya bisa beragam bentuknya, seperti lapangan buat olahraga, taman yang bersih dan cantik plus toilet yang bersih untuk piknik, bersantai dan bermain buat warga yang punya anak balita, lalu di taman ada makanan lokal yang bersih dan harga terjangkau, gedung buat seni rakyat seperti teater, dan lain-lain yang bisa diakses gratis,” paparnya.

Dewi menambahkan, pengadaan bioskop perlu dipertimbangkan keamanan untuk penonton dan pekerjanya terutama untuk yang pulang malam hari. Seperti akses transportasinya untuk pergi dan pulang dari bioskop itu. Apakah aman, terjangkau, ketersediaannya cukup banyak buat mereka.

“Mungkin pemerintah bisa menyediakan gedung kesenian yang kasih panggung untuk film lokal atau seni tradisional. Kemampuan seni siswa di tingkat SMP atau SMA yang baik bisa tampil di gedung tersebut,” jelasnya.

“Jika bioskop akan dibuka, coba dicek lagi daya beli masyarakatnya. Ada biaya untuk nonton, jajan, atau biaya parkir jika bawa kendaraan pribadi. Berarti akan ada perubahan gaya hidup, budaya atau perilaku masyarakat dalam mengisi waktu luang dengan pergi ke bioskop dan pengeluaran ekstra untuk hal ini. Apakah pengelola bioskop atau pengelola kota (pemerintah, red) bisa memperhitungkan hal-hal seperti ini?,” tutupnya. (kim)