Pakai Visa Ziarah ke Arab Saudi, Puluhan TKI Cianjur jadi Korban Mafia

Ali Hidan Ketua DPC Astakira Cianjur. Foto : Bayu Nurmuslim / Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Sekitar 75 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Cianjur menjadi korban mafia pemberangkatan tenaga kerja dengan menggunakan visa ziarah ke Arab Saudi.

Bahkan saat ini pemberangkatan pekerja non formal ke negara tersebut masih dalam moratorium. Sehingga, 1001 cara pun dilakukan oleh para mafia tersebut untuk memberangkatkan tenaga kerja dengan beragam iming-iming yang ditawarkan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPC Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (Astakira) Pembaharuan Kabupaten Cianjur, Ali Hildan. Dari data yang ada, di Jawa Barat sudah 187 PMI yang berangkat menggunakan visa ziarah, 40 persen dari jumlah tersebut merupakan masyarakat Kota Tauco.

“Pemberangkatan kerja non formal dengan menggunakan visa ziarah itu tentu ilegal. Saat ini, di Jawa Barat sudah 187 PMI dan 40 persennya merupakan warga Kabupaten Cianjur,” ujarnya.

BACA JUGA: Dua TKW Ngadu Soal Penipuan, Astakira Singgung Napi Pamer Uang di Lapas Cianjur

Jika bekerja menggunakan visa tersebut dan kedapatan oleh pihak Pemerintah Arab Saudi, akan didenda sebanyak 15 ribu real atau sekitar Rp50 juta. Selain itu, PMI pun akan sulit pulang.

“Modus operandinya kepada masyarakat, mereka (mafia, red) menawarkannya ini merupakan visa pilihan, permintaan dan juga dengan iming-iming upah yang besar,” tuturnya.

“Jika visanya habis, bilamana ada permasalahan gaji, dianiaya atau pelecehan seksual, pemerintah melalui KBRI tidak melakukan upaya apapun untuk hak ketenagakerjaannya,” sambungnya.

Lanjut pria yang disapa Kang Najib ini, masa berlaku visa ziarah ini hanya 90 hari atau tiga bulan. Pihaknya pun sering kali mendapatkan aduan dari PMI yang menjadi korban.

LIHAT JUGA: Imbau Pekerja Migran, Astakira Cianjur: Jangan Terlena Iming-iming Visa Ziarah

“Pemerintah kita sudah melakukan penandatanganan kerjasama yakni Sistem Pemberangkatan Satu Kanal (SPSK) untuk job formal. Seharusnya pemerintah lebih peka kepada masyarakat yang bekerja non formal,” jelasnya.

DPC Astakira Pembaharuan Kabupaten Cianjur pun terus berupaya memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat agar mengerti dengan aturan yang berlaku mengenai pemberangkatan PMI.

“Ketika maraknya visa ziarah yang digunakan untuk pemberangkatan PMI, harus peka dan diberantas mafianya. Karena ini jelas-jelas eksploitasi ketenagakerjaan,” tegasnya.

PMI pun dilindungi oleh UU 18 Tahun 2017 dengan tiga aspek jaminan, yakni jaminan hukum, jaminan sosial dan jaminan ekonomi. Saat ini, yang menjadi korban visa ziarah, hingga saat ini pemerintah daerah maupun pusat belum memberikan jaminan ekonomi.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur, Denny Irawan menuturkan, masyarakat diminta agar berhati-hati pemberangkatan dengan menggunakan visa ziarah.

“Dalam sesi wawancara pembuatan paspor itu mengungkapkan akan berziarah. Lebih baiknya dicek ke kedutaan sebelum berangkat,” tuturnya.

Sehingga pihaknya tidak bisa membedakan visa ziarah dengan visa lainnya. Lantaran, visa keluar setelah adanya paspor. (kim)