Kamis, 30 Maret 2023

Pemerintah Permudah Proses Pencairan Dana Stimulan Gempa, Bupati Cianjur: Jangan Dipersulit

- Minggu, 5 Maret 2023 | 16:13 WIB
 Ilustrasi Pencairan KUR Bank Mandiri  ((unsplash.com))
Ilustrasi Pencairan KUR Bank Mandiri ((unsplash.com))

RADARCIANJUR.com - Bupati Cianjur Herman Suherman, memastikan, syarat pencairan dana stimulan gempa, telah dipermudah oleh pemerintah pusat. Hal itu tentu, menjadi kabar gembira bagi masyarakat penyintas gempa.

Pasalnya, sejumlah persyaratan yang biasanya menjadi momok menakutkan penerima bantuan dana rehab rumah, saat ini mulai dilakukan efesiensi.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan telah menggelontorkan uang senilai Rp1,2 Triliun untuk warga penyintas gempa yang menerima bantuan, dengan berbagai kategori rumah ringan, sedang, dan berat di Cianjur.

Herman mengatakan, kepastian itu didapatkan usai menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto beberapa hari lalu.

Baca Juga: Bupati Herman Sebut, Kondusifitas Cianjur jadi Pemicu Dana Stimulan Gempa Terhambat

"Intinya bapak Presiden Jokowi ingin pencarian stimulan dana gempa di sederhanakan. Masyarakat jangan dipersulit, ketika akan melakukan perbaikan rumah," kata Herman, Sabtu (04/03/2023).

Kemudahan itu diantaranya, masyarakat tidak perlu repot-repot membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rancangan Bangun (RB).

Selain itu, pengajuan untuk mendapatkan dana stimulan gempa memakai sertifikat rumah juga dihilangkan.

"Untuk pencairan memakai sertifikat kami bersama BNPB sepakat tidak menggunakan itu, jika tidak memiliki. Bisa pakai akta kepemilikan tanah, kalau tidak ada, cukup surat keterangan dari RT dan Kepala Desa," jelas Herman.

Baca Juga: Waspada Penipuan Modus Jasa Aplikator Rumah Gempa, Bupati Cianjur: Warga Lebih Hati-hati

Pemkab Cianjur pun, diakui Herman, telah mensosialisasikan ke para Camat dan kepala desa (Kades) untuk disampaikan lagi ke masyarakat.

"Sudah disampaikan ke para kepala desa dan Camat, agar mensosialisasikan itu ke masyarakat," kata Herman.

Namun, Herman menambahkan, masyarakat diwajibkan mendokumentasikan setiap tahap pembangunan rumahnya, sebagai laporan pertanggungjawaban nantinya.

"Jangan lupa dokumentasi foto, untuk nanti pemeriksaan ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)," tutup Herman.***

Editor: Dadan Suherman

Sumber: Radar Cianjur

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X